Ini Kata Ketua KPU Pessel, Usai Putusan MK

oleh

Pesisir Selatan, dekadepos.com

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah ( KPUD), Pesisir Selatan Epaldi Bahar mengajak semua lapisan masyarakat menghormati putusan/ ketetapan Mahkamah Konstitusi ( MK), untuk bersama disikapi sebagaimana mestinya. 

“Saya kira kita semua sudah mendengar dan melihat langsung bagaimana proses persidangan pembacaan putusan sengketa Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Pesisir Selatan hari ini, Selasa (16/2/2021) pukul 16.00 Wib di MK, saya berharap sekali lagi semua elemen masyarakat bisa menghormati nya,” ucap Epaldi Bahar, pada media di ruang kerjanya. Selasa (16/2).

Dikatakan dirinya, penting juga kami sampaikan, posisi sebagai penyelengara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Pessel (KPU ) dalam berperkara di MK bukanlah membela pasangan calon tertentu, namun membuktikan bahwa Tahapan Pemilihan 2020 sudah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Atas putusan telah ditetapkan dan diputuskan oleh hakim MK, Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Daerah Pesisir Selatan maka akan  menunggu hasil salinan putusan MK untuk selanjutnya segera dilaksanakan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

” Jika salinan putusan diterima KPU Pessel dari MK. Kita segera akan agendakan rapat pleno penetapan,” kata Epaldi Bahar usai pelaksanaan pembacaan sidang putusan MK disaksikan secara virtual.

Lebih lanjut atas nama KPU Pesisir Selatan Epaldi Bahar mengucapkan terima kasih atas kerjasama seluruh lapisan elemen masyarakat di Pesisir Selatan, juga pihak – pihak terkait telah bersama menyukseskan pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Pessel. 

Dan, apa telah diputusan/ ketetapan Mahkamah Konstitusi ( MK) sekali lagi kita sama – sama menghormatinya. Tekuk Epaldi Bahar. 

Ketidakkonsistenan Data Terkoreksi, PHP Bupati Pesisir Selatan Tidak Dilanjutkan

Sebelumnya, MK menggelar sidang pengucapan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan pada Selasa (16/2/2021) pagi. Dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya, Mahkamah menyatakan bahwa Perkara Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut tidak dapat diterima.

“Dalam Pokok Permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Anwar di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni dan Hamdanus Pemohon mendalilkan adanya ketidakkonsistenan antara jumlah Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dengan Data Pengguna Surat Suara yang terdapat pada Formulir Model C Hasil Salinan KWK yang terjadi pada 25 TPS di 11 kecamatan. Terhadap hal tersebut, lanjut Enny, telah dilakukan perbaikan saat rekapitulasi hasil perolehan suara pada tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada 10 – 12 Desember 2020.

“Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian,”

Sementara terkait kedudukan hukum, Enny menyebut Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Hal tersebut karena seharusnya perbedaan selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak sebesar 2.252 suara atau sebesar 1% dari total suara sah.

“Perolehan suara Pemohon adalah 86.704 suara, sedangkan perolehan suaa Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 128.922 suara. Sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak terkait 42.848 suara (19,02%) atau lebih dari 2.252 suara,” papar Enny.

Sebelumnya, PHP Kada Kabupaten Pesisir Selatan dengan Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Hendrajoni dan Hamdanus. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar pada 26 Januari 2021, Pasangan calon nomor urut 1 tersebut menduga telah terjadi kesalahan dalam penetapan hasil pemungutan suara oleh Termohon di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kemudian terjadi ketidakkonsistenan antara jumlah data pemilih dan pengguna Hak Pilih dengan Data Pengguna Surat Suara. Karena cacat tersebut, Pemohon menyatakan bahwa Mahkamah dapat membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.