Kasus 10 Anggota DPRD Kab. 50 Kota Tak Berlanjut Ke Meja Hijau

oleh -1.450 views
Ismet Aljannata, Komisioner Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota.

Limapuluh Kota, Dekadepos.com

Kasus dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang dilalakukan 10 orang Anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota di Gedung DPRD setempat di Kawasan Bukik Limau Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota beberapa waktu lalu, dihentikan dan tidak diteruskan Tim Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Limapuluh Kota ke Pengadilan karena tidak memenuhi unsur-unsur Pidana Pelanggaran Pidana Pemilu.

Sebelumnya, kasus dugaan Pidana Pemilu dengan nomor temuan 004/TM/PB/Kab/03.10/X/2020 itu “menyeret” 10 Wakil rakyat termasuk Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Denis Asra untuk menjalani pemeriksaan di GAKKUMDU yang berada di Kantor Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota.

“ Iya, terkait kasus dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang dilakukan oleh 10 orang anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, sudah di proses GAKKUMDU dengan memanggil para pihak, saksi, pelaku dan saksi ahli, dan GAKKUMDU memutuskan bahwa kasus tersebut tidak memenuhi unsur Pidana Pemilu.” Sebut Ismet Aljannata, Anggota GAKKUMDU Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota, Selasa sore 13 Oktober 2020.

Mantan Ketua KPU Kabupaten Limapuluh Kota itu juga menambahkan, putusan untuk tidak meneruskan Perkara tersebut ke Pengadilan setelah sebelumnya digelar pembahasan kedua di GAKKUMDU awal pekan ini. Hal itu tidak dilanjutkan karena dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang  yang berbunyi Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Namun dalam pasal sanksi 188 dalam sanksi tidak termuat lagi adanya pejabat daerah sesuai bunyinya : Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Seperti diberitakan sebelumnya, Video Viral berdurasi 34 detik 10 anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dari tiga Fraksi (Geindra, PKB dan Hanura) yang menyatakan sikap/deklarasi dukungan terhadap salah satu pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Limapuluh Kota, M. Rahmad-Asyrwan Yunus (MR-AY), hal tersebut mereka lakukan digedung DPRD usai Kegiatan Paripurna hinga menjadi temuan Bawaslu dan diteruskan ke GAKKUMDU. (Edw).