Kementerian ATR/BPN Serahkan Sertifikat HPL Tanah Ulayat, Rezka Oktoberia : Selamatkan Dari Sengketa

Limapuluh Kota, Dekadepos.com

Anggota Komisi II DPR-RI, Rezka Oktoberia mengapresiasi terobosan yang dilakukan Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) terkait sertifikasi pengelolaan tanah ulayat
di Sumatera Barat, hal itu menurutnya telah puluhan tahun dinantikan terkait permasalahan tanah Ulayat.

Apalagi sertifikasi sertifikasi pengelolaan tanah ulayat yang diberikan pertama kalinya di Indonesia, dan Kabupaten Limapuluh Kota merupakan Kabupaten kedua setelah Kabupaten Tanah Datar. Sertifikasi tersebut menurut Rezka akan memperkecil sengketa terkait Tanah Ulayat  serta memberikan kekuatan hukum bagi tanah-tanah ulayat yang ada.

Dengan memiliki kekuatan hukum (sertifikasi) tanah ulayat, akan menjadikan lebih kuat dan tidak bisa diserobot ataupun dicaplok oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Hal itu diungkapkan Srikandi Luak Limopuluah itu saat menghadiri kegiatan Penyerahan Sertifikat HPL Tanah ulayat di Nagari Tanjung Aro Sikabu-kabu Padang Panjang oleh Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, Rabu pagi 11 Oktober 2023.

” Iya, pertama sekali kita apresiasi terobosan Kementerian ATR/BPN, ini mungkin terobosan yang puluhan tahun dinantikam terkait permasalahan tanah ulayat di Sumatera Barat,” ujar Rezka.

Politisi Partai Demokrat itu juga menambahkan, Sertifikasi tersebut menurut Rezka akan memperkecil sengketa terkait Tanah Ulayat  serta memberikan kekuatan hukum bagi tanah-tanah ulayat yang ada.

” Dengan memiliki kekuatan hukum (sertifikasi) tanah ulayat, akan menjadikan lebih kuat dan tidak bisa diserobot ataupun dicaplok oleh pihak-pihak yang tidak berwenang,”tambahnya.

Sementara Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto usai menyerahkan dua Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) untuk Tanah Ulayat Kerapatan Adat Nagari Sitapa masing-masing 550.917 meter persegi dan 394.971 meter persegi sedangkan untuk Nagari Sungai Kamuyang, seluas 371.095 meter persegi serta seluas 1.713 meter persegi kepada Pemerintah Nagari Sitapa.

“Negara berkomitmen melindungi dengan memberikan sertifikat hak pengelolaan tanah ulayat masyarakat hukum adat di Sumatera Barat khususnya Limapuluh Kota dan Tanah Datar. Hal ini juga merupakan wujud dari janji kerja Kementerian ATR/Kepala BPN terhadap masyarakat Sumatera Barat untuk menyelesaikan sertifikasi tanah ulayat. Dan sebagai proyek percontohan dipilih dua lokasi, yakni Kabupaten Limapuluh Kota dan Tanah Datar,” ujarnya.

Mantan Panglima TNI itu juga menambahkan,  Sertifikat HPL yang diserahkan bisa membangkitkan perekonomian masyarakat setempat. Caranya dengan skema penerbitan hak berjangka seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas HPL atas izin Kerapatan Adat Nagari. Kemudian Ia berharap dengan diserahkannya sertifikat di Nagari pilot proyek ini, dapat menimbulkan kesadaran bagi masyarakat hukum adat lainnya di Sumatera Barat, sehingga tanah ulayat yang ada di Provinsi Sumatera Barat bisa terdaftar seluruhnya.

“Kementerian ATR/BPN meminta kepada seluruh masyarakat nagari, agar sertifikat yang telah diberikan untuk dijaga dengan baik, diusahakan dan diberi patok/tanda batas sehingga tidak ada lagi mafia tanah yang bisa bermain-main di atas tanah ulayat,” tutupnya.

Bupati Limapuluh Kota, Safarudin saat memberikan sambutan menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota,
apresiasi Kepada Menteri ATR/BPN beserta jajaran atas dipilihnya dua Nagari yang berada di selatan Limapuluh Kota tersebut sebagai pilot proyek penerbitan sertifikat HPL Tanah Ulayat Nagari.

” Terima kasih dan apresiasi kami kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian ATR/BPN atas Penerbitan sertifikat HPL Tanah Ulayat yang akan memiliki dampak berganda bagi masyarakat di Nagari, selain memperoleh kepastian hukum terhadap kepemilikan lahan ulayat tersebut, perekonomian masyarakat akan meningkat seiring dengan pemanfaat lahan ulayat tersebut oleh Bumnag,” ucap Bupati.

Ia juga mengapresiasi banyak pihak yang telah berkolaborasi dalam mewujudkan penerbitan sertifikat HPL tanah ulayat.

Selain dihadiri Rezka Oktoberia, Turut hadir dalam penyerahan sertifikat itu, Guspardi Gaus, Ketua LKAAM Sumbar Fauzi Bahar, Kapolres Payakumbuh AKBP. SRI Wahyuni Lestari, Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota Syamsul Mikar, unsur Forkopimda, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Kementerian ATR/BPN dan jajaran Kanwil BPN se-Sumatera Barat. (Edw).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *