Ketua DPRD Supardi:  Secepatnya Tuntaskan Kasus ini, Jangan Digantung-gantung   

oleh -517 views

PAYAKUMBUH, dekadepos.com-

Heboh adanya kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan mesin pemusnah limbah medis atau incenerator senilai Rp1,8 Milliar di RUSD Adnan WD Payakumbuh mendapat tanggapan serius dari Ketua DPRD Propinsi Sumatera Barat, Supardi.

Dalam pertemuannya dengan sejumlah wartawan di Kota Payakumbuh, dalam rangka sosialisasi Perda No: 16 tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UKM di sebuah kafe di daerah ini, Rabu (22/7/2020) kader Partai Gerindra itu meminta penyidik Kejaksaan agar secepatnya menuntaskan kasus dugaan korupsi pengadaan incenerator RSUD Adnan WD Payakumbuh ini.

 

“Jika benar penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan mesin pemusnah limbah medis atau incenerator RSUD Adnan WD Payakumbuh ini diambil alih oleh Kejati Sumbar, sebaiknya penyidik Kejati segera menuntaskan kasus ini karena sudah isu atau rumor yang muncul di balik kasus ini,” ujar Supardi.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi, yang juga putra daerah Kota Payakumbuh itu mengakui bahwa, dia sudah lama mendengar kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada proyek pengadaan mesin pemusnah limbah medis atau incenerator RSUD Adnan WD Payakumbuh itu.

“Kalau tidak salah kasusnya sudah lama menjadi pembicaraan masyarakat. Kalau benar penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin pemusnah limbah medis atau incenerator ini diambil alih oleh Kejati, kita desak pihak penyidik Kejati segera menuntaskannya,” ulasnya lagi.

Supardi mengakui, terkait diambil alihnya penyidikan kasus incenerator ini oleh Kejaksaan Tinggi Sumbar, sebetulnya bukan kewenangan DPRD Propinsi Sumbar menanggapi. Namun, kalau memang penyidikan kasus dugaan korupsi inceneraor itu diambil alih oleh Kejati, teman-teman media atau LSM harus berperan aktif mengawal kasus itu.

“ Terkait kasus incenerator ini sudah gonjang-ganjing dan banyak isu dan rumor yang bertebaran. Bagaimana pun kasus ini harus diklierkan, sehinga orang yang kemungkinan tertuduh atau yang telah dipanggil-panggil oleh penyidik bisa happy. Jangan kasus ini digantung-gantung, kalau digantung-gantung kasihan kita bagi orang-orang yang sudah dipanggil-panggil terkait kasus ini, bagaimanapun mereka belum tentu tersangka dan bisa jadi mereka itu korban. Tapi kalau kasus ini digantung-gantung akan menjadi pertanyaan masyarakat, karena itu kasus ini sudah cukup lama. Untuk itu kita minta kepada pihak terkait untuk cepat menuntaskan kasus ini,” pungkas Supardi.

UANG DIKEMBALIKAN

Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan incenerator RSUD Adnan WD Payakumbuh senilai Rp1,8 Milliar ini, memang menarik dan menyita perhatian publik di Kota Payakumbuh.

Pasalnya, ketika proyek incenerator tersebut tercium aparat penegak hukum ada indikasi dugaan tindak pidana korupsi, dan bahkan sejumlah pejabat yang diduga terlibat dengan proyek pemusnah limbah itu sudah dipanggil dan dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Payakumbuh, tiba-tiba rekanan pelaksana mengembalikan uang proyek pengadaan incenerator itu ke Pemko Payakumbuh melalui  Bank Nagari Cabang Payakumbuh sebanyak Rp1.659.277.273.

Seorang pratisi hukum di Payakumbuh, Zuhril Amal, SH. S.Pd, ketika diminta komentarnya terkait soal pengembalian uang oleh rekanan pelaksana proyek pengadaan incenerator ke Pemko Payakumbuh mengatakan, pengembalian uang tersebut tidak serta merta menghentikan penyidikan dugaan korupsi yang sedang ditangani penyidik Kejaksaan. 

“ Apalagi pengembalian uang tersebut dilakukan baru-baru ini. Sedangkan pelaksanaan proyek pengadaan incenerator itu tahun 2016 lalu. ” ujar Zuhril Amal.

Sementara itu terkait diambil alihnya penyidikan kasus dugaan korupsi incenerator RSUD Adnan WD Payakumbuh itu oleh Kejati Sumbar, hal itu sah-sah saja terjadi.

“ Pengambil alihan penyidikan kasus tersebut oleh Kejati mungkin saja dengan berbagai alasan, seperti lambannya penanganan oleh penyidik Kejari Payakumbuh atau disebabkan hal lain,” ulas Zuhril Amal.

Justru sebaliknya yang menimbulkan tanya masyarakat, kenapa tiba-tiba pihak rekanan mengembalikan uang tersebut ke Pemko Payakumbuh. “Tapi yang pasti, secara hukum pengembalian uang itu tidak serta merta menghentikan penyidikan atas dugaan korupsi pada proyek incenerator tersebut” pungkas  Zuhril Amal. (edw)