Kontraktor Kecewa, SPM dan SP2D Hampir 5 Milyar Gagal Bayar

oleh -3.745 views

Bukittinggi.Dekadepos.com

Sebanyak 62 SPM (Surat Perintah Membayarkan) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai hampir Rp.5 Miliar untuk Rekanan Kontraktor dan Konsultan Pengawas yang bekerja di Bukittinggi “Gagal bayar”. Sehingga membuat beberapa rekanan dan Konsultan resah, sebab uang itu sangat dibutuhkan untuk membayar hutang bahan bangunan dan tukang selama pelaksanaan pekerjaan.

Seperti yang dikatakan, Hen Gilang salah seorang rekanan kontraktor Bukittinggi yang uangnya gagal bayar. Dimana para rekanan merasa kecewa, karena uangnya tidak bisa dicairkan. Sementara pekerjannya sudah selesai dan telah Di PHO dan bahkan Administrasi pencairan dananya juga telah lengkap dan telah pula dimasukan kepada SKPD yang bersangkutan.

“Namun sekarang tiba tiba gagal bayar.Inilah yang kami kecewakan.Dan kasus ini,baru pertama kali terjadi di Kota Bukittinggi,”kata Hen Gilang.

Kami selaku rekanan dan Konsultan sangat membutuhkan uang jerih payah kami itu. Dan memang ada solusi yang diberikan,kalau uang gagal bayar itu akan di bayarkan pada Perubahan APBD tahun 2019 mendatang, dan itu tidak mungkin kami terima, kata Hen Gilang. Sebab uang itu menyangkut dengan hajat orang banyak dan tidak mungkin untuk ditunda tunda,seperti untuk membayar hutang bahan bangunan dan upah tukang,sambung Hen.

Untuk itu, kami selaku rekanan kontraktor dan konsultan pengawas yang Notabenenya binaan dari pemerintah Kota Bukittinggi sangat berharap dapat memfasilitasi untuk pencairan dana pekerjaan kami tersebut, harap Hen Gilang.

Sementara itu, puluhan Rekanan Kontraktor dan Konsultan Pengawas mendatangi kantor Balaikota Bukittinggi di Bukit Gulai Bancah untuk menemui Sekda H.Yuen Karnova sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya di ruang Sekda Lantai III,Balaikota, Rabu (2/1) sampai Kamis (3/1) dinihari.

Dalam pertemuan Rabu malam sampai kamis Dini hari itu,antara Rekanan Kontraktor dan Konsultan Pengawas dengan Sekda Yuen Karnova untuk membica rakan SPM dan SP2D yang gagal bayar. Didapatlah kesimpulan, kalau Sekda mengutus SKPD terkait untuk menemui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat, untuk menanyakan, apakah boleh dibayarkan atau bagaimananya. Dan sekda berjanji untuk memberitahukan hasil dari BPK itu kepada rekanan pada hari ini (Jumat kemaren-red).

Untuk itu,puluhan Rekanan Kontraktor dan Konsultan Pengawas kembali menemui Sekda H.Yuen Karnova, pada Jumat (4/1) siang. Namun Sekda tidak ada ditempat.Maka rekanan Kontraktor dan Konsultan Pengawas ini diterima oleh Kadis Perkim, Nofrianto CH,Sekretaris Dinas PU-PR,Rahmat AE dan Kabid Cipta Karya ,Fauzan.

Dalam pertemuan itu,Para rekanan kontraktor,baik itu Dolly,Syofyan Syarif, dan Hen Gilang dan yang lainnya meminta kepastian pencairan dana pekerjannya ,sebab semuanya sudah selesai, baik administrasi maupun pisik pekerjaan .Apalagi ,menurut mereka uang itu sangat tergantung kepada hajat orang banyak, dan juga beresiko pidana kepada mereka, karena uang itu juga untuk membayar hutang bahan bangunan dan upah tukang.” Jadi kami betul betul butuh pencairan dana hasil kerja kami itu”,ungkap mereka.

Kemudian, para rekanan juga meminta, apapun keputusan yang diambil harus ada tertulis dan tidak hanya dimulut saja. Misalnya Pemko Bukittinggi mene mui BPK, untuk tidak hanya sekedar bertanya saja, tetapi harus bertanya secara tertulis, dan juga jawabannya tertulis dari BPK. Sehingga keputusan itu ada kepastian dan memiliki kekuatan hukum untuk dipertanggungjawabkan, tetapi kalau tidak ada tertulis, takutnya kami apapun keputusan itu akan menjadi ota lapau yang tidak ada kepastian.ungkap Syofyan Syarif.

Bahkan Dolly sangat mengharapkan iktikat baik Pemko Bukittinggi untuk dapat memfasilitasi para rekanan Kontraktor dan Konsultan Pengawas yang bekerja di Bukittinggi untuk mendapatkan haknya sesuai waktunya. Kalau memang Pemko ini sebagai Pembina kami,”tolong bina kami secara baik”,ungkap Dolly.

Sementara itu,Kepala Dinas Perkim,Nofrianto CH bersama Sekretaris Dinas PU-PR,Rahmat AE dan Kabid Cipta Karya,Fauzan berjanji apapun yang menjadi Keputusan pertemuan ataupun saran rekanan Kontraktor dan Konsultan pengawas akan disampaikan kepada Sekda dan Walikota.

SUDAH DIINGATKAN WALIKOTA

Sementara itu, terpisah Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi Herriman yang ditemui Dekadepos, Jumat (4/1) menyebutkan,dari 62 SPM yang masuk ke Badan Keuangan dengan nilai Nominal hampir Rp.5 Miliar itu, 21 sudah dikeluarkan SP2D untuk Bank Nagari, dan 42 lagi belum, karena terlambat masuk dari SKPD terkait. Sedangkan untuk yang 21 sudah ada SP2D, namun juga terkendala dalam proses Entri di Bank Nagari,sehingga lewat jam 00.00 wib pada pertukaran tahun itu,sudah tidak bisa lagi di akses atau tidak bisa lagi dilakukan pembayaran, ujar Herriman.

Dalam persoalan ini,tanpa mencari siapa yang salah.Namun Walikota Bukit tinggi H.Ramlan Nurmatias telah mengingatkan secara tegas kepada masing masing SKPD dalam rapat tanggal 20 Desember 2018, agar semua SPM harus siap dan tanggal 21 Desember 2018 harus sudah masuk ke Badan Keuangan.

Namun,ada yang meminta undur sampai tanggal 29 Desember 2018, dengan alasan setelah melihat kebiasaan yang terjadi selama ini tidak ada masalah. dan ternyata pada tanggal 29 Desember itu, masih belum juga ada yang selasai SPM-nya,maka terjadilah gagal bayar seperti yang terjadi sekarang ini,ungkap Herriman

Tetapi, sebagai tindak lanjutnya, persoalan ini akan diperiksa APIP, kata Herriman. Apabila ditemui kesalahan ini berasal dari Pemko, maka Pemko harus membayarnya.Tetapi keterlambatan itu sebuah kelalaian,tentu ada sangsinya,tambah Herriman.( Edis )