KPU Bukittinggi Tunda Tahapan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Paslon Independen

oleh -132 views

Bukittinggi,Dekadepos.com
           
Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Bukittinggi menunda Pelaksanaan Tahapan Verifikasi Faktual syarat Dukungan Pasangan Bakal calon Walikota dan wakil Walikota Bukittinggi dari jalur Perseorangan untuk Pilkada Serentak 2020 ini. Penundaan itu terkait dengan merebaknya kasus Covid 19.
           
Ketua KPU Kota Bukittinggi, Heldo Aura didampingi Komisioner KPU, Yasrul, Beny Aziz Kepada Dekadepos, Senin (23/3) menyebutkan, Penundaan Tahapan Pilkada serentak 2020 itu berdasarkan Surat Keputusan KPU-RI.Nomor. 179/ PL . 02-Kpt/01/KPU/III/2020, tanggal 21 Maret 2020, dilanjutkan dengan Surat Edaran KPU-RI, Nomor 8 tahun 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernurdan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
          
Untuk itu, KPU Kota Bukittinggi menindaklanjuti Surat Edaran KPU-RI itu, dengan melakukan Penundaan beberapa tahapan Pilkada Serentak 2020. Dimana Sesuai Surat Edaran KPU-RI Nomor 8 tahun 2020 itu. Diantaranya, menunda pelaksanaan pelantikan PPS.

Bagi yang telah siap melaksanakan pelantikan PPS dan berdasarkan Koordinasi dengan pihak berwenang, dinyatakan bahwa daerah tersebut belum terdampak penyebaran Covid-19, maka pelantikan PPS dapat dilanjutkan, sedangkan masa kerja PPS yang telah dilantik akan diatur kemudian hari.
           
Selanjutnya menunda Pelaksanaan Verifikasi Syarat dukungan Calon Perseorangan yang belum dilaksanakan. Menunda pembentukan Petugas Pemutakhiran Daftar pemilih. Menunda Pelaksanaan Pemutakhiran dan Penyusunan daftar Pemilih,ujar Heldo Aura yang diamini Yasrul.
         
Dikatakan, penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020 itu, terkait dengan semakin meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia, disamping memperhatikan pernyataan resmi WHO yang menyatakan  Covid -19 sebagai Pandemik Global.
           
Kemudian, dikuatkan dengan Pernyataan Presiden RI tentang Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional non Alam dan Kepu tusan Kepala BNPB terkait Perpanjangan  Status Keadaan tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit  Akibat Virus Corona di Indonesia. Maka KPU perlu melakukan langkah langkah Pencegahan untuk meminimalisasi Penyebaran Covid-19, ungkap Heldo Aura.    
           
Ditambahkan oleh Komisioner KPU Bukittinggi, Yasrul, untuk menindak lanjuti penundaan Tahapan Pilkada Serentak 2020 ini. KPU Kota Bukittinggi akan melaksanakan Rapar Koordinasi (Rakor) dengan Pasangan calon Perseorangan dan Bawaslu Kota Bukittinggi besok, Selasa (24/3).       
           
Adapun agenda rakor yang diadakan KPU Bukittinggi, menyerahkan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi sarat Dukungan perseorangan kepada masing masing Pasangan Bakal calon walikota dan wakil Walikota Bukittinggi. Selanjutnya Penyampaian  Surat Keputusan KPU-RI Npomor 8 tahun 2020 tentang Penundaan Tahapan Verifikasi Fakrtual, Penundaan pembentukan Petugas Pemutakhiran Daftar pemilih serta Penundaan Pelaksanaan Pemutakhiran dan Penyusunan daftar Pemilih.ungkap Yasrul.( Edis )