Limapuluh Kota, Dekadepos.com
Ratusan Mahasiswa Pertanian Negeri Payakumbuh (Politani Tanjung Pati.red) bakal menggelar Demo pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh Pemerintah baru-baru ini. Aksi demo terkait berbagai kebijakan Pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat itu bukan kali ini saja dilakukan oleh mahasiswa Politani, sebelumnya aksi serupa juga pernah dilakukan.
Rencana Demo tersebut diungkapkan Presiden BEM Pertanian Negeri Payakumbuh, Ilham Apreza, Rabu sore 7 September 2022 usai menggelar Rapat Konsolidasi yang digelar di halaman Gedung Serba Guna Politani Tanjung Pati.
Aksi demo direncanakan akan digelar Jumat siang 9 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Kantor Bupati Limapuluh Kota Kawasan Bukik Limau Kecamatan Harau. Sejumlah tuntutan akan disampaikan oleh mahasiswa, termasuk agar Bupati Safarudin ikut mendesak Pemerintah Pusat agar membatalkan kenaikan harga BBM.
” Iya, hari ini kita menggelar Konsolidasi yang diikuti Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) yang ada di Politani jelang aksi demo yang akan kita lakukan di Kantor Bupati Limapuluh Kota Jumat esok,” sebut Ilham Apreza.
Ia juga menambahkan, Konsolidasi yang dihadiri puluhan perwakilan itu bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait gerakan/aksi yang dilakukan. Ia juga menyentil pihak yang mengatakan bahwa kenaikan harga BBM adalah hal wajar, sementara hal itu sangat berdampak pada kalangan menengah kebawah.
” Kalau ada yang mengatakan kenaikan harga BBM adalah hal wajar, itu sangat aneh, sebab kenaikan itu sangat berdampak bagi masyarakat kalangan menengah kebawah.” Tambahnya.
Ilham juga mengatakan keliru jika ada anggapan bahwa aksi yang dilakukan oleh mahasiswa terkait penolakan BBM adalah gerakan atau hal yang tidak penting. Nantinya aksi ke kantor Bupati Limapuluh Kota diharapkan bisa diikuti banyak mahasiswa.
” Keliru kalau ada yang mengatakan aksi penolakan BBM yang dilakukan oleh mahasiswa hari ini tidak penting, keliru.” Tegasnya.
Beberapa hal nantinya yang akan dituntut Mahasiswa saat mendatangi Bupati Limapuluh Kota Payakumbuh untuk disampaikan ke Pemerintah Pusat :
Tuntut Pemerintah Kabupaten untuk desak pemerintah pusat agar :
1. Batalkan Kenaikan Harga BBM bersubsidi karena akan berdampak buruk pada perekonomian masyarakat yang baru bangkit setelah pandemi.
2. Mendesak pemerintah untuk menunda proyek strategis nasional yang tidak berdampak langsung pada masyarakat dan dialihkan kepada subsidi BBM.
3. Mendesak Pemerintah untuk mengatur regulasi pemakaian BBM Bersubsidi dan bertanggungjawab atas kebocoran subsidi BBM di Masyarakat.
4. Mendesak Menteri Keuangan melakukan transparansi dana alokasi Subsidi BBM. (Edw).
