Mempertanyakan Kritik Para Elite Politik?

Foto : Anto Tunggal.com

Penulis: Almira Fadhillah (Pasca Sarjana Univ. Gunadarma)

Pertengahan tahun lalu, tepatnya buan Juni 2019, masyarakat Indonesia baru melakukan agenda besar yakni, Pemilihan Presiden Periode 2019 s.d 2024. Terpilihnya kembali Bapak Jokowi sebagai Presiden Negara Indonesia, yang di diusung oleh Partai PDIP, membuat momentum kemenangan ini tidak hanya diwarnai dengan kebahagiaan tetapi juga sikap-sikap kontradiktif dari pesaingnya. Sikap ini bisa dikatakan wajar atau tidak wajar, wajarnya adalah sikap kontradiktif akibat kekalahan secara tidak langsung memang sudah lumrah terjadi hampir di setiap momentum Pemilihan Umum, bahkan tidak jarang memang diwarnai dengan berbagai isu, baik isu kecurangan ataupun isu yang justru mengarah pada adu domba massa pendukung. Namun hal ini juga menjadi cerminan bagi kita semua bahwa Bangsa Indonesia juga masih memerlukan kedewasaan serta pengetahuan dalam perpolitik. Dan ini tidak hanya menjadi beban pemerintah, justru Elite serta Parpol lah yang seharusnya memberikan ilmu melalui penyelenggaraan kegiatan sosialisasi politik, terutama sebelum menjelang pemilihan umum, sehingga seluruh kalangan masyarakat memiliki pemahaman yang cukup tentang sikap-sikap politik dan tidak mudah terpengaruh oleh kampanye negatif, yang pada umumnya dilakukan oleh oknum atau kelompok kepentingan.

Terpilihnya Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin, bias dikatakan awal pemerintahannya tidak berlangsung dengan mulus, banyaknya kritikan dan sikap-sikap kontra ditunjukan pada awal rezim pemerintahan Jokowi Jilid II ini. Permasalahan muncul silih berganti seperti halnya, kritikan tentang Revisi UU KPK, diikuti dengan permasalahan Karhutla dan kericuhan di tanah Papua. Isu-isu tersebut membuat dinamikan social-politik menjadi semakin dinamis dan hal ini tidak hanya memicu kritikan tetapi juga sentimen negatif dari kelompok-kelompok kontra terhadap pemerintahan.

Dinamika Sosial-Politik

Dengan terpilihnya kembali Jokowi sebagai Presiden Indonesia, secara angsung target embangunan yang sebelumnya telah dicanangkan pada periode sebelumnya, masih bisa dieksekusi secara efektif, sehingga pembangunan di beberapa daerah seperti pembangunan jalan tol di Aceh. Selain itu pemerintahan Jokowi Jilid II ini juga berfokus pada pembangunan SDM, pemberdayaan UMKM, dan transformasi ekonomi. Hal ini tentu saja disambut baik oleh semua pihak, tetapi dalam implementasinya tidak semuanya berlangusng mulus. Mengingat perubahan ini tidak hanya serta merta dapat dirubah secara langsung tetapi juga perlunya pembentukan paying hukum untuk mewujudkan kepentingan Nasional.

Salah satunya seperti penolakan RUU Omnimbus Law Cipta Lapangan Kerja, hal ini menuai banyak kritikan dari berbagai pihak, tetapi yang paling vokal menolak hal tersebut adalah Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)). Terlepas dari dukungan politik pada masa Pilpres lalu, Said Iqbal memanglah aktivis buruh yang cukup frontal menyuarakan aspirasi kelompok buruh. Namun sebagai masyarakat kita perlu jeli melihat isu-isu kontra yang dilemparkan oleh kelompok tertentu, karena tidak menutup kepetingan hal ini tidak luput dari kepentingan politik. Mengingat jika benar-benar dipahami secara komperhensif, RUU Omnimbus Law Cipta Lapangan Kerja tidak menguntungkan pengusaha sepenuhnya bahkan juga memberikan kemudahan dalam perihal pendapatan kepada para buruh.

Selain itu, tidak sedikit oknum yang memanfaatkan perkembangan era digital saat ini untuk melakukan cipta opini melalui media social baik itu pesan berantai elektronik maupun berbagai video yang di upload di media social. Menyikapi hal ini, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan atas sumber-sumber informasi yang tersebar di jejaring media social. Mengingat informasi yang kita sebut Hoaks, cepat sekali menyebar di kalangan masyarakat dan tidak jarang justru memicu sentiment negatif bahkan berbagai sikap-sikap anarkis dari kelompok tertentu.

Seperti halnya kerusuhan Papua lalu, isu kerusuhan Papua semakin marak karena tidak lain beredarnya isu rasisme di jejaring media social, sehingga memicu aksi anarkisme di tanah Papua. Hal ini tidak lain dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang tokohnya atau pemimpinnya sendiri sudah terkontaminasi dengan pemahaman separatisme. Dan isu ini memicu opini dari Elite Politik yang menilai bahwa pihak pemerintah atau Jokowi tidak tanggap terhadap isu tersebut, mengingat semakin maraknya kericuhan di Papua.

Hal ini tentunya tidak sesuai, mengingat permasalahan di tanah Papua memang cukup kompleks, karena berbagai pendekatan baik secara preventif maupun secara hukum telah dilakukan, bahkan Papua adalah wilayah dengan otonomi khusus (Otsus). Dan kenapa isu seperti kriminalisasi, separatisme, rasisme masih marak terjadi di tanah Papua?, hal ini memang menjadi pertanyaan banyak pihak, karena pada dasarnya perbaikan ekonomi bukanlah satu-satunya aspek yang dapat mewujudkan stabilitas daerah, tanpa pembangunan SDM yang merata dan masih banyaknya wilayah yang terisolasi hal ini menyebabkan tidak semua pihak dapat menerima informasi maupun merasakan pembangunan untuk kepentingan masyarakat sendiri.

Menyikapi berbagai isu social-politik yang berkembang saat ini, perlunya dukungan informasi yang akurat baik, fakta dan data dari para jurnalis serta pemahaman dari berbagai tokoh cendekiawan maupun elite-elite politik. Sehingga, masyarakat secara langsung dapat memberikan penilaian dan memutuskan sikap untuk menyikapi dinamika sosial-politik tersebut dengan lebih baik.