Mengabdi Belasan Tahun, Nasib PTT dan THL Dinsos 50 Kota Berakhir Menyedihkan

oleh -3.160 views

Limapuluh Kota, Dekadepos.com

Nasib puluhan orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL) yang telah mengabdi belasan tahun di Dinas Sosial Kabupaten Limapuluh Kota berakhir “menyedihkan” setelah honor mereka tidak lagi dianggarkan pada tahun 2022 mendatang oleh dinas terkait.

Hal itu diketahui setelah Rapat yang digelar Dinas Sosial terkait anggaran tahun 2022 yang menyebutkan bahwa anggaran berkurang, sehingga berdampak pada anggaran honor PTT dan THL.

Pada tahun 2022 nanti anggaran di Dinas Sosial mencapai angka 3.440.973.848. Berkurangnya anggaran tersebut mengakibatkan berkurangnya program dan kegiatan, sehingga Dinas Sosial mengambil kebijakan tidak lagi memasukkkan PTT dan THL dalam anggaran yang tersedia. Yang bisa dianggarkan hanya untuk 5 orang (Sopir, Tenaga keamanan, penjaga makam, tenaga kebersihan serta pekerja kantor.red)

Meski tidak lagi menerima honor pada tahun 2022 nanti, mereka juga tidak diwajibkan untuk masuk kantor/bekerja seperti biasanya. Mereka diberikan jalan keluar sebagai tenaga sukarela, tanpa menerima hak dan tak perlu melakukan kewajiban. Hal itu dilakukan bagi mereka yang masih ingin bertahan di Dinas Sosial, sebab untuk pengajuan pegawai P3K Tidak dibenarkan putus kontrak.

” Iya, sehubungan dengan informasi yang diberikan Kepala Dinas Sosial tanggal 8 Oktober pasca menggelar rapat dengan badan keuangan, bahwa anggaran untuk Dinas Sosial pada tahun 2022 nanti berkurang, sehingga hal tersebut berdampak pada honor PTT dan THL. Atas kondisi tersebut Kepala Dinas Sosial tidak lagi menganggarkan honor PTT dan THL.” Sebut Eka Putri diamini, Fajri, Dina Helmi serta Agera dan sejumlah THL/PTT lainnya Minggu sore 10 Oktober 2021 mewakili puluhan PTT dan THL yang “Dirumahkan” itu.

Dina juga menambahkan, atas nasib ia bersama puluhan orang lainnya itu. Ia mengaku bakal mengadu kepada Bupati Limapuluh Kota, Safarudin untuk mendapatkan solusi dan pertimbangan atas nasib mereka kedepannya.

” Kita akan mengadukan nasib ini kepada Bupati Limapuluh Kota untuk meminta solusi dan pertimbangan, sehingga tidak ada yang dirugikan. Kami juga melakukan konsultasi dengan penasehat hukum untuk bertanya sekaligus minta pendapat”. Tutupnya.

Sementara Kepala Dinas Sosial, Harmen saat dikonfirmasi Minggu sore 10 Oktober 2021 menyebutkan bahwa anggaran di Dinas yang ia pimpin sangat minim, sehingga hanya 5 orang yang diajukan sesuai kebutuhan.

” Iyo. Anggaran Dinas sangat minim. Itu arahan dari Badan Anggaran (TAPD). Jiko masih ado dan mamakai Tanago Sukarela, OPD harus maajukan permohonan ka Bupati. Untuk Dinsos, sasuai kebutuhan hanyo maajukan untuk 5 orang, yaitu : Sopir, Tenaga Kebersihan Kantor, Tenaga Keananan, Caraka dan Petugas Makam di Situjuah.” Sebutnya melalui pesan WhatsApp.

Harmen juga menambahkan, status PTT dan THL, dianggap sama karena penggajian dan honorariumnya berasal dari Anggaran Program/Kegiatan.

” Untuk 2022, karena kondisi tidak ada program/kegiatan yang bisa dilaksanakan. Kecuali ada kebijakan dari Kepala Daerah tentang PTT.” Tutupnya. (Edw).

No More Posts Available.

No more pages to load.