Nasrul Abit: Kepala Daerah yang Menghambat Investasi Diberi Hukuman

oleh -42 views

Padang,dekadepos.com

Wakil Gubernur Nasrul Abit menilai permasalah utama yang menjadi penghambat macetnya investasi di Sumatera Barat(Sumbar), selain permasalahan lahan juga kepemimpinan Bupati dan Walikota yang masih memakai gaya lama.

Menurutnya Bupati atau Wali Kota yang masih menerapkan gaya lama dalam memberikan izin, di mana investor harus menemui kepala daerah terlebih dahulu sebelum izin dikeluarkan, kepemimpinan seperti demikian harus diubah dengan pengawasan dan pemberian sangsi.

“Karena sekarang ini izin usaha tidak perlu lagi seperti demikian. Semuanya sudah dipermudah dengan pendaftaran online,” kata Nasrul Abit dalam sambutannya saat membuka Forum Kebijakan Investasi Pusat dan Daerah Tahun 2018 di Hotel Mercure.

Tanpa sanksi yang tegas, permasalahan sulitnya izin investasi di daerah akan terus ada. Oleh karenanya Nasrul Abit menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) harus ada tindakan tegas.

“Investasi yang tidak jalan, atau macet, panggil Bupati dan Wali Kotanya. Beritakan besar-besar agar ada efek jera,” kata dia

Sementara Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM, Yuliot, mengatakan bahwa investasi di Indonesia masih belum merata. Pada tahun 2017, Pulau Sumatera hanya mendapatkan sekitar 20% investasi dari total keseluruhan investasi di Indonesia. Sedangkan Indonesia bagian Timur mendapat kurang lebih 13%. Selebihnya berada di pulau Jawa dengan persentase kurang lebih 62%.

“Padahal untuk daerah diluar pulau jawa kita menargetkan lebih dari 50%,” bebernya.

Untuk mengejar target pemerataan itu, pemerintah pusat telah menerbitkan sejumlah paket kebijakan ekonomi agar dapat mempermudah laju dan memeratakan distribusi investasi di Indonesia. Namun kebijakan itu belum dimanfaatkan secara maksimal. Seperti pemberian insentif investasi, fasilitas tax-allowance, kebijakan Mini Tax Holiday.

“Untuk itu pemerintah daerah agarbbekerja lebih keras untuk melakukan promosi dan sosialisasi agar kebijakan-kebijakan pemerintah yang seharusnya memudahkan investasi dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh investor dan pengusaha di daerah,” jelas Yuliot.(etri)

No More Posts Available.

No more pages to load.