Pansus DPRD Data Aset Pemkab 50 Kota yang Berada di Kota Payakumbuh

oleh -431 views

LIMAPULUH KOTA, dekadepos.com –

Besarnya keinginan Walikota Payakumbuh Riza Falepi untuk mendapatkan aset milik Pemkab Limapuluh Kota yang berada di Kota Payakumbuh, utamanya lahan kantor Bupati lama yang berada di jantung kota Jalan Jendral Sudirman Payakumbuh, semakin jauh dari harapan.

Pasalnya, seperti tak ingin kehilangan aset milik daerah tersebut, DPRD Limapuuh Kota membentuk Panitia Khusus (Pansus) aset dan bergerak cepat melakukan pendataan terhadap aset milik Pemkab Limapuluh Kota yang berada di daerah Kota Payakumbuh, Rabu (13/10/2021).

Ketua Pansus Aset DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Marsanova Andesra, didampingi anggota Pansus M.Afdal, Irwantedi, Sastri Andiko, Syamsuwirman, Afri Yunaldi, Doni Ikhlas, Yos Sariadi, Bisma Hadi, Zuhatri, Arsi Medes, Ridhawati, Darlius dan Hemmy Setiawan, meminta seluruh aset milik Pemkab Limapuluh Kota, termasuk lahan kantor Bupati lama akan disertifikatkan.

“Seluruh aset akan kita data dan akan disertifikatkan. Untuk itu Pansus DPRD Limapuluh Kota turun melakukan pendataan terhadap aset-aset milik Pemkab Limapuluh Kota yang ada di Kota Payakumbuh,” ungkap Marsanova Andesra.

Marsanova Andesra juga mengakui bahwa, sedikitnya ada 20 titik aset milik Pemkab Limapuluh Kota yang berada di wilayah Kota Payakumbuh yang ditinjau dan didata oleh Pansus DPRD Limapuluh Kota bersama jajaran Pemkab Limapuluh Kota.

“ Terhadap aset-aset milik Pemkab Limapuluh Kota yang berada di Kota Payakumbuh tidak ada yang terlantar karena sampai detik ini seluruh aset tersebut masih dimanfaatkan oleh sejumlah Dinas atau OPD sebagai kantor pelayanan masyarakat, termasuk Rumah Dinas Bupati dan Sekda,” ungkap Marsanova Andesra.

Marsanova Andesra mengakui bahwa, Tim Pansus melakukan pendataan dimulai dari kantor Bupati lama. Di eks kantor bupati lama itu terdapat bangunan yang ditempati beberapa OPD seperti, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, BPBD dan Damkar dan sejumlah kantor organisasi kemasyarakatan.

Selanjutnya, Tim Pansus bergerak melihat kantor Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Rumah Dinas Bupati di Labuah Silang, dan Rumah Dinas Sekda di Gelanggang, Komplek Perumahan Pemda, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kesbang Pol, Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa/nagari dan beberapa aset pemda Limapuluh kota lainnya.

“Aset kita yang ada di Kota Payakumbuh ini masih di tempati oleh OPD. Dinas kita yang masih berkantor di Kota Payakumbuh, seperti Dinas Kesehatan, Disdukcapil, BPBD, Damkar, Sosial, Kesbangpol, Kominfo, Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa/Nagari dan beberapa lainnya. Kemudian Rumah Dinas Bupati dan Sekda,” ungkap Marsanova Andesra.

Marsanova Andesra juga menyebut, dengan pendataan aset ini baik yang ada di Kota Payakumbuh maupun yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota, dapat diketahui jumlah aset dan dalam upaya menata aset. Kemudian aset-aset tersebut akan disertifikatkan atas nama pemerintah daerah. Dengan begitu, aset Pemkab tidak hilang dan jelas kepemilikannya.

Marsanova Andesra berharap, suatu saat OPD yang ada di Kota Payakumbuh akan memiliki kantor baru terpusat di komplek Kantor Bupati di Sarilamak.

“Target kita semua OPD akan berkantor  di Ibu Kota Kabupaten. Tapi karena, keuangan daerah terbatas, maka pembangunan kantor OPD tersebut akan dilakukan secara bertahap,” ujar Marsanova Andesra.

Terkait soal aset milik Pemkab Limapuluh Kota, utamanya eks kantor Bupati yang berada di jantung Kota Payakumbuh, sebelumnya sempat ada riak-riak antara Pemko Payakumbuh dan Pemkab Limapuluh Kota serta DPRD ke dua daerah.

Berkembang isu bahwa aset eks kantor Bupati lama akan dilepas ke tangan Pemko Payakumbuh. Bahkan, penguasaan lahan eks kantor Bupati itu sempat memanas dan saling jawab di media antara Walikota Payakumbuh dan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota. Sehingga, DPRD Limapuluh Kota membentuk Pansus untuk mendata seluruh aset Pemkab Limapuluh Kota. (ds)

No More Posts Available.

No more pages to load.