Pintu Masuk di Perbatasan Sumbar Bakal Ditutup

oleh -705 views

LIMAPULUH KOTA, dekadepos.com-

Para urang awak atau dunsanak yang bermukim diperantauan, kalau taragak berhari raya atau berlebaran di kampung halaman ranah Minang, disarankan untuk meninggalkan tanah rantau sebelum tanggal 6 Mei 2021.

Pasalnya, sudah ada rencana dari Pihak Pemerintah Propinsi Sumatera Barat akan menutup akses jalan di perbatasan Sumatera Barat selama pemberlakuan kebijakan larangan mudik Lebaran mulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2021.

Menurut Kepala Bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan Dishub Sumbar, Era Oktaviady, seperti dilansir Padangkita.com, penutupan jalan tersebut untuk mencegah pergerakan orang melalui pintu masuk Sumbar dari provinsi lain.

Direncanakan di perbatasan Sumbar-Riau, Sumbar-Sumatera Utara, dan Sumbar-Jambi, semua angkutan penumpang umum pada tanggal 6 sampai 17 Mei 2021 tidak boleh lagi masuk, termasuk angkutan perseorangan, serta kendaraan roda dua juga dilarang masuk di daerah perbatasan.

Sebelumnya, Kemenhub telah menerbitkan Permenhub Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idulfitri 1442 H/Tahun 2021 dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Pengendalian transportasi tersebut dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi penumpang. Untuk semua moda transportasi yaitu moda darat, laut, udara dan perkeretaapian, dimulai dari tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021.

Pemerintah Propinsi Sumatera Barat sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat menindaklanjuti putus larangan mudik dan bakal menutup jalan lewat pintu masuk Sumbar pada tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Bagi masyarakat yang pulang kampung di atas tanggal 6 sampai 17 Mei 2021, diperintahkan untuk putar balik.

Kebijakan penutupan tersebut terkait tentang pengendalian transportasi selama masa Idulfitri 1442 H dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Namun ada pengecualian terhadap angkutan barang, ibu hamil sedang dalam keadaan emergency mau melahirkan boleh masuk didampingi dua orang.

Menurut informasi yang diperoleh, dalam melaksanakan kebijakan larangan mudik, selain melibatkan aparat dari Dinas Perhubungan, juga akan melibatkan aparat dari TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi pemerintah daerah lainnya. (ds)

No More Posts Available.

No more pages to load.