Proses Balik Nama Ditunda, Pedagang Simpang Aua ‘Ngadu’ ke DPRD

oleh -402 views
Kepala Dinas Koperasi,UMKM dan Perdagangan,Muhammad Idris yang didampingi Ketua Komisi II,Asril, Asisten II,H.Ismail dan Kabag Hukum serta anggo ta Komisi II saat memberikan keterangan ,Jumat (21/12/2018).

Bukittinggi.Dekadepos.com       

Pedagang Pasar Simpang Aua (Aua Kuning-red),Kamis (14/12) lalu melaku kan Hearing dengan DPRD Kota Bukittinggi terkait dengan ditundanya proses balik nama Kartu kuning para pedagang Simpang Aua.Untuk itu melalui DPRD,para pe dagang untuk dapat mencari solusinya,agar kartu Kuning dapat dibalik namakan kembali,sehingga nilai tokonya tetap ada.

Untuk menindak lanjuti Hearing Pedagang Pasar Simpang Aua itu,Komisi II DPRD Kota Bukittinggi telah melakukan Rapat Kerja dengan Pemko Bukiittinggi,di ruang sidang Komisi II DPRD,Jumat (21/12).

Kronologis kehadiran Pedagang Pasar Simpang Aua ke DPRD Kota Bukittinggi, Kamis (14/12) itu terkait dengan ditundanya  buat sementara waktu proses balik nama kartu kuning sebagai kepemilikan tokonya di Pasar Simpang Aua.Untuk itu para pedagang melalui DPRD meminta dicarikan jalan keluarnya, agar kartu ku ning dapat dibalik namakan kembali,karena toko yang dibeli pedagang di Pasar Simpang Aua  sangat mahal harganya.Kalau tidak bisa dibalik namakan,berarti nilai tokonya tidak ada lagi.

BACA JUGA: Ribuan ASN Pemko Bukittinggi Jalani Tes Urine

Dari Hearing parta Pedagang Simpang Aua dengan DPRD itu didapatlah ke putusan.Dimana DPRD berjanji  akan memfasilitasi keinginan pedagang dengan Pemko Bukittinggi agar Balik Nama Kartu Kuning ini bisa dilakukan lagi dan dise suaikan dengan aturan perundang undangan yang berlaku.

Jumat (21/12),Komisi II DPRD Bukittinggi melakujkan rapat Kertja dengan Pemko Bukittinggi.Rapat Kerja yang dipimpin langsung Ketua Komisi II,Asril itu turut dihadiri kedua Wakil Ketua DPRD,H.Trismon dan Yontrimansyah,anggota Komisi II,Edison Katik Basa,Rismaidi,Andre Kresna Putra,sedangkan dari Pemko Bukittinggi hadir,Asisten II Setdako Bukittinggi H.Ismail  Johar,Kadis Koperasi, UM KM dan Perdagangan,Muhammad Idris beserta Kabid Pasar, Herman dan Kabag Hukum.

Seusai Rapat Kerja itu,Kepala Dinas Koperasi,UMKM dan Perdagangan, Mu hammad Idris kepada Dekadepos menjekaskan,hasil yang didapat dari Rapat kerja yang dilakukan dengan DPRD.Dimana Perda Nomor 22 tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar akan direvisi pada tahun 2019,dan diupayakan se cepat mungkin untuk memproses revisi perda tersebut.Bahkan Komisi II akan men jadikan Prioritas pembahasan Perda Nomor 22 tahun 2004 ini,yang telah diagen dakan Prolegda.Nantinya dalam revisi Perda tersebut,akan memuat Tata Cara Ba lik Nama,Sewa Menyewa dan Memborohkan ke Bank.ungkap Muhammad Idris.

BACA JUGA: Waspada Pergantian Tahun di Bukittinggi, Kasatlantas: Patuhi Peraturan Lalu Lintas   

Terhadap Keinginan Pedagang yang meminta Balik Nama tidak ditunda, Me nurut Muhammad Idris,dipastikan keinginan tersebut dibatasi oleh Ketentuan Pa sal 10 (2) tentang Peralihan Hak pada Perda Nomor 22 tahun 2004 Tentang Penge lolaan dan Retribusi Pasar.

Pada Ayat (1).Setiap pemegang Hak Sewa dan atau Hak Memakai yang akan melakukan Pengalihan hak kepada pihak lain terlebih dahulu harus mendapat per setujuan tertulis dari Walikota.Pasal 10 ayat (2) yang menjadi dasar ditundanya Ba lik nama Kartu Kuning itu.Berbunyi.”Pengalihan Hak Sewa dan Hak Memakai seba gaimana dimaksud ayat (1),hanya dibolehkan kepada Pemegang Hak Meninggal dunia,maka dapat dialihkan kepada salah seorang ahli waris dengan persetujuan semua ahli warisnya dan apabila dalam jangka waktu paling lama tiga bulan sete lah pemegang hak meninggal dunia,belum juga ada seorang ahli waris yang ditun juk oleh pewarisnya,maka Walikota berhak menetapkan siapa yang menjadi ahli waris diantara para pewaris yang ada setelah ada putusan Pengadilan. Kemudian ,Pemegang Hak tidak memenuhi kewajibannya kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.urai Kadis Koperasi,UMKM dan Perdagangan.

Untuk itu kepada para Pedagang Simpang Aua diminta dapat bersabar men jelang disahkannya Revisi Perda nomor 22 tahun 2004 tersebut oleh DPRD nanti nya ,tambah Muhammad Idris.

Sementara itu,Ketua Komisi II DPRD Bukittinggi,Asril menyebutkan,terkait dengan persoalan Kartu Kuning di Pasar Simpang Aua atau Aua Kuning.Komisi II berkesimpulan tidak benar Pemko Bukittinggi menzolimi pedagang melalui pelak sanaan program pemiskinan pedagang Simpang Aua.Namun semata mata menja lankan  kebijaksanaan Perda Nomor 22 tahun 2004.

Disamping itu,Pemko juga sudah menyiapkan Naskah Akademik Perubahan Perda Nomor 22 tahun 2004,yang mana dalam Nasklah Akademik itu telah mengakomodir kweinginan pedagang yang disampaikan kepada Komisi II saat dengan pendapat abtara Pemko,Komisi II dan Perkumpulan pedagang pada kamis (14/12) lalu.ujar Asril.

Tertkait dengan isu tidak berlakunya Kartu Kuning dan habisnya masa sewa toko,sama sekali tidak benar,kata Asril.Untuk itu,Asril mengharapkan kepada para Pedagang Simpang Aua,agar bersabar sampai perubahan perda Nomor 22 tahun 2004 direvisi.Dan kepada pedagang diminta agar tetap tenang, karena jaminan keberadaan pedagang di Aua Kuning tetap dilindungi,tambah Asril. ( Edis )