Proyek Pedesterian Payakumbuh Terkendala Persoalan Tanah

oleh -1.934 views

PAYAKUMBUH, dekadepos.com –

Pembangunan peningkatan infrastruktur proyek pendestrian Jalan Sudirman-Soekarno Hatta Kota Payakumbuh senilai Rp 2,1 Milliar tahun anggaran 2020, yang saat ini dalam tahap pekerjaan oleh pihak rekanan pelaksana proyek CV.Panca Surya Cemerlang, tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan Pemko Payakumbuh.

Pasalnya, proyek pedesterian untuk mendukung sektor pariwisata di Kota Payakumbuh itu, terkendala persoalan tanah karena seorang warga pemilik tanah, Muhammad Noer Tahar Datuak Sipado yang dikenal dengan nama Datuak Gumarang, memagar dengan tembok beton setinggi 35 centimeter pada batas tanah, sebagai sikap protes kepada Pemko Payakumbuh bahwa tanah miliknya yang berada di depan ruko miliknya tidak boleh digali oleh kepentingan proyek pedesterian tersebut.

Akibatnya, rekanan pelaksana proyek CV.Panca Surya Cemerlang tidak bisa melakukan pengalian tanah di depan ruko milik Datuak Gumarang tersebut.

Hasil pantauan media ini di lokasi, agar pekerjaan pembangunan proyek pendestrian Jalan Sudirman-Soekarno Hatta Kota Payakumbuh ini tidak terganggu, pihak rekanan meninggalkan aktifitas penggalian di areal tanah yang sedang dipersoalkan pemiliknya itu.

Artinya, agar pekerjaan tetap berjalan, pihak rekanan berusaha melakukan penggalian di lokasi yang tidak bersamalah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Payakumbuh, Muslim,ST,Msi, ketika dikonfirmasi, Senin (10/8/2020) terkait adanya upaya pelarangan melakukan penggalian tanah di depan roko milik Datuak Gumarang, membenarkan hal tersebut.

“ Terkait adanya upaya pemagaran dengan tembok beton oleh  Datuak Gumarang di areal depan ruko miliknya, disikapi Dinas PUPR sebagai usaha penghalangan dari pemilik toko Gumarang terhadap pekerjaan proyek pedesterian tersebut,” ujar Muslim.

Muslim mengakui, untuk menyelesaian persoalan itu pihaknya sudah mengrimkan surat sebagai pemberitahuan kepada pemilik toko Gumarang.

“ Jika pemilik toko Gumarang tetap bersikeras tidak memperbolehkan pihak rekanan menggali di areal depan toko miliknya, akan dilakukan upaya peggalain paksa. Dengan arti kata, pekerjaan penggalian akan terus dilanjutkan,” ungkap Muslim.

Sementara itu pemilik toko Gumarang, Muhammad Noer Tahar Datuak Sipado diwakili anak perempuannya, Ira, ketika dihubungi untuk konfirmasi terkait adanya kesan melarang pihak Pemko melakukan penggalian tanah di depan toko milik ayahnya itu mengaku bahwa, tembok beton pembatas yang dipasang tersebutb adalah batas tanah milik ayahnya.

“ Karena areal tanah itu milik pribadi dan sebelumnya tidak ada pemberitahuan, baik secara lisan atau tulisan dari Dinas PUPR akan ada proyek dan penggalian tanah di depan toko milik ayahnya, tentu kita tidak bisa menerimanya, “ ungkap Ira.

Menurut Ira, seharusnya Dinas PUPR memberi tahu akan ada proyek dan akitifitas  penggalian di depan tokok miliknya. Justru yang datang kepada ayahnya, adalah petugas lapangan dari pihak rekanan pelaksana proyek yang memberitahu akan ada galian di depan toko Gumarang.

Karena pekerjaan galian dilakukan di atas tanah milik ayahnya, tentu saja orang tuanya melarang. Kecuali sebelumnya, ada surat pemberitahuan dari Dinas PUPR atau berusaha langsung menghubungi pemilik tanah.

Ira mengakui, terkait dipasangnya tembok beton pembatas di atas tanah miliknya, sejauh ini tidak ada sikap dari Dinas PUPR termasuk berusaha menghubungi ayahnya Datuak Gumarang.

“Kalau Dinas PUPR tetap akan melakukan usaha pengalian di atas tanah miliknya, pihaknya akan mempersoakan hal itu sebagai perbuatan tindak pidana,” ujar Ira.

Ira juga mengakui, kalau Pemko membayar ganti untung atas tanah mereka terkait pekerjaan pedesterian tersebut, tentu bisa dibicarakan. “ Kuncinya, yang pro aktif menyelesaikan persoalan itu tentu pihak Dinas PUPR bukan kami pemilik tanah,” pungkas Ira. (ds)