Ranperda Tera Akan Berdampak Pada Peningkatan PAD

Bukittinggi, Dekadepos.Com.

 

Bacaan Lainnya

Seusai melakukan Studi Banding ke Medan ,Jakarta,Padang dan Solok,Pansus Ranperda Tera/Tera Ulang DPRD Kota Bukittinggi langsung melaksanbakan rapat pem bahasan bersama Pemko Bukittinggi.Rapat yang diadakan di ruang rapat Komisi II, Jumat (26/10) dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Rismaidi dan dihadiri Asisten II Setdako Bukitting gi,Ismail Johar dan Pimpinan SKPD terkait.

 

Ketua Pansus Ranperda Tera/Tera Ulang DPRD Bukittinggi,Rismaidi,menyebut kan,rapat pembahasan ini, merupakan lanjutan dari upaya pansus dalam mencari refe rensi ranperda terkait. Sebelumnya, pansus telah mengadakan study banding ke Me dan, Jakarta, Padang dan Solok.

 

“Dari hasil study banding, memang tera/tera ulang itu, menjadi hal yang sangat penting bagi setiap daerah, apalagi Bukittinggi. Karena tera/tera ulang merupakan hal utama untuk melindungi konsumen dalam perdagangan, lokal, nasional dan Internasio nal,” jelasnya didampingi anggota pansus lainnya.

 

Dikatakan Ketua DPC PPP Bukittinggi itu, dari pembahasan bersama pemko, pansus meminta kepaa pemerintah melalui SOPD terkait, untuk dapat mendukung kegiatan dan operasional UPTD Kemetrologian. Karena hal tersebut tentu akan ber dampak pada pelayanan yang diberikan kepada para konsumen.

 

“Kita harapkan, pemko dapat memberikan dukungan penuh untuk menagktifkan secara maksimal UPTD kemetrologian. Beri dukungan sewajarnya dan berikan target sesuai potensi. Karena memang dengan retribusi tera/tera ulang ini akan berdampak pada peningkatan PAD kita di Bukittinggi. Dengan hal tersebut tentu tujuan otonomi akan tercapai untuk menggali potensi daerah. Dukung dalam bentuk operasionalnya dan untuk peralatan bisa diupayakan melaui DAK,”  ujar Rismaidi.

 

Sementara itu, Assisten II Setdako Bukittinggi, Ismail Johar, mengakui, ranperda tera/tera ulang akan berdampak pada peningkatan PAD. Untuk itu, pemko mengajukan ranperda ini untuk dapat dijadikan peraturan daerah kedepannya.

 

“Kami dari pemerintah kota siap memberikan dukungan terhadap operasional UPTD Kemetrologian. Karena saat ini UPTD tersebut telah diserahkan kepada peme rintah kota Bukittinggi. Kita upayakan pendanaannya masuk dalam APBD 2019 dan kewenangannya berada di bawah Dinas UKM dan Perdagangan,”  ujar Ismail.

 

Pansus ranperda retribusi tera/tera ulang, menargetkan, pembahasan ranperda yang memuat sebanyak 20 BAB, 37 pasal, dan  mengatur 37 jenis pelayanan tera/tera ulang itu, dapat difinalisasi di minggu kedua November mendatang dan diakhir bulan depan dapat diparipurnakan.tambahnya( Edis )

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *