Satpol-Pol Gelar Razia Tegakkan Perda Pengelolaan Persampahan

oleh -846 views

Payakumbuh, Dekadepos.com

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dan Damkar Kota Payakumbuh yang merupakan Penegak Peraturan Daerah (Perda) melakukan razia disejumlah titik yang rawan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Persampahan. Razia tersebut dilakukan Satpol-PP Payakumbuh bersama Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Payakumbuh Kamis 28 Juni 2018.

Selain Kasatpol-PP dan Damkar Payakumbuh Devitra, juga ikut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jon Kennedy. Dalam razia tersebut Devitra, Jon Kenedy dan sejumlah personil Satpol-PP turun ke lapangan dan harus “Ngetem” beberapa jam di sejumlah lokasi.

Menurut Devitra, terdapat 11 lokasi di Kota Payakumbuh yang rawan pelanggaran, lokasi tersebut tersebar di 5 Kecamatan yang ada. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut diantarannya, pembuangan sampah dilokasi yang bukan tempat pembuangan sampah tetapi masyarakat tetap membuang sampah, di lokasi yang ditetapkan sebagai tempat pembuangan sampah namun sampah dibuang tidak sesuai dengan jam/jadwal pembuangan.

“ Tadi kita bersama dinas lingkungan hidup melakukan razia kesejumlah titik yang rawan dijadikan tempat pembuangan sampah, padahal lokasi tersebut bukanlah lokasi yang diizinkan sebagai tempat pembuangan sampah. Inilah yang menjadi sasaran kita untuk memberikan sosialisasi dan edukasi  kepada masyarakat sampai proses hukum bagi yang membandel.” Sebut Devitra, Kamis sore 28 Juni 2018.

Devitra juga menambahkan, razia tersebut dipusatkan dibeberapa lokasi yakni depan Apotek Dika Farma, dekat Pasar Ibuh, depan PDAM dan Jalan Latsitarda perbatasan Kelurahan Tanah Mati dan Parit Rantang. Dalam razia tersebut petugas Satpol-PP menghentikan pengendara yang membuang sampah dari atas motor atau masyarakat yg datang membuang sampah padahal sudah ada spanduk pelarangan.

“Petugas kita memberikan teguran lisan dan memberikan edukasi dan peringatan. Yang kita sayangkan adalah yang membuang sampah bukan saja masyarakat biasa tapi juga masyarakat terpelajar dan pekerja kantoran.” Ujarnya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah, jadwal pembuangan sampah sejak pukul 18.00 Wib hingga pukul jam 06.00 pagi di lokasi yang telah diperuntukkan. Bagi masyarakat atau Badan hukum yang melanggar dikenakan sanksi denda maksimal 50 juta atau kurungan maksimal 6 bulan. (Edw).