Setahun Bawaslu Limapuluh Kota, Momentum Peningkatan Nilai-Nilai Demokrasi

Limapuluh Kota,dekadepos.com

Penguatan kapasitas dan status kelembagaan Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota dari lembaga ad hoc menjadi badan negara permanen sesuai UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada 15 Agustus 2018 lalu, menjadi landasan dasar upaya peningkatan nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu.

Bacaan Lainnya

Hal tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota, Yoriza Asra, ketika menggelar sukuran bertajuk ‘Satu Tahun Bawaslu Limapuluh Kota’, yang digelar di kantor sekretariat Bawaslu, di Jalan Raya Negara Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kamis 7 Agustus 2019 siang.

“Momentum satu tahun Bawaslu kabupaten/kota ini akan menjadi ajang evaluasi baik dari sisi struktur organisasi, kualitas sumber daya manusia maupun tata kerja. Terutama dalam mempersiapkan diri, menuju lembaga Bawaslu kabupaten/kota yang dipercaya masyarakat,” kata Yoriza dalam paparannya.

Turut hadir dalam kegiatan yang dikemas sederhana dan penuh kekeluargaan tersebut; para Komisioner Bawaslu, mulai dari Kordiv Pengawasan Humas dan Hubal, Ismet Aljannata, Kordiv Hukum dan Penindakan Pelanggaran, Zumaira. Kemudian, juga tampak hadir Koordinator Sekretariat, Mellia Rahmi, mantan Komisioner Bawaslu, Budi Febriandi, pimpinan dan mantan komisioner KPU serta staf sekretariat Bawaslu.

Sejak ditetapkan menjadi Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota sejak 2018 lalu, hingga kini lembaga pengawas pemilu itu dipastikan terus melakukan pembanahan internal dan peningkatan kapasitas kinerja. Ini terbukti, dalam penyelenggaraan pemilu 2019 lalu, Bawaslu bersama jajarannya ikut berkontribusi dalam menciptakan sistem pemilu yang jujur, adil dan berintegritas.

Mantan komisioner Bawaslu, Budi Febriandi, dalam kesempatan yang sama turut mengucapkan selamat kepada para komisioner Bawaslu atas peringatan satu tahun Bawaslu Limapuluh Kota. Ia menekankan agar Bawaslu selalu menjaga eksistensi, meningkatkan kapasitas serta menjaga integritas, dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan penindakan ke depan.

“Yang terpenting, bagaimana Bawaslu bisa terus menjaga kepercayaan serta meningkatkan pastisipatif masyarakat dalam pemilu, seperti melalui upaya edukasi. Sehingga suasana demokrasi kita nantinya benar-benar terbuka, jujur, berintegritas dan berkeadilan sesuai amanat konstitusi,” harap Budi Febriandi. (rel/edw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *