Tak Ambil Pusing dengan Hasil Survei, Ferizal-Nurkhalis Terus Bergerak Rebut Simpati Masyarakat

oleh

LIMAPULUH KOTA, dekadepos.com-

Meski viral di media sosial ada sebuah lembaga survei mengungkapkan pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan-Nurkhalis diposisikan sebagai paslon dengan elektabilitas tertinggi dibandingkan tiga paslon yang menjadi pesaingnya.

Namun paslon nomor urut 4 yang memiliki tagleni ‘Berhutang’ dengan rakyat ini, tak mau ambil pusing dengan hasil survei yang dirilis oleh lembaga-lembaga survei seperti yang beredar luas di berbagai media sosial tersebut.

“ Bagi kami sebagai pasangan calon Bupati-Wakil Bupati, terus berupaya melakukan pergerakan politik mencari simpati masyarakat, agar mimpi besar untuk membangun Kabupaten Limapuluh Kota seperti yang telah kami tuangkan dalam Visi-Misi dapat diwujudkan dalam bentuk nyata,” ujar Ferizal Ridwan saat berkunjung ke Balai Wartawan Luak Limopuluah, Senin (24/11/2020).

Diungkapkan Buya Feri, bermunculannya hasil survei dari pihak lembaga-lembaga survei, tentunya hal biasa dan bagian dari dinamika politik yang sedang berkembang dalam menghadapi pesta demokrasi Pilkada.

Sebenarnya, aku Buya Feri, banyak lembaga survei, termasuk lembaga survei internal partai yang melakukan survei, menyatakan tingkat populeritasan paslon Ferizal Ridwan-Nurkhalis berada diposisi tertinggi. Namun Buya Feri mengaku tidak ingin terbelenggu, apalagi merasa puas dengan hasil survei yang dilakukan banyak lembaga-lembaga survei tersebut.

“ Ferizal Ridwan-Nurkhalis bersama tim pendukung, simpatisan dan relawan terus bergerak mengumpulkan simpati masyarakat, karena kami lah satu-satunya pasangan calon Bupati-Wakil Bupati yang diutus oleh rakyat melalui kekuatan silaturahim maju melalui jalur perseorangan atau independen,” ungkap Buya Feri.

Diungkapkan Buya Fery, walaupun dia tak ambil pusing dengan hasil survei yang dirilis banyak lembaga survei tersebut. Namun sebagai pihak yang telah diuntungkan dengan hasil survei tersebut, Buya Feri menyampaikan ucapan terima kasih atas kinerja dan peran serta lembaga survei yang telah berperan menghidupkan pesta demokrasi Pilkada Limapuluh Kota 2020.    

MISTERI SEGEPOK UANG

Saat berbincang-bincang dengan puluhan awak media di Balai Wartawan Luak Limopuluah, Buya Feri, juga mengungkapkan tentang misteri segepok uang yang dihadapinya pada Pilkada 2020 ini.

“Beberapa hari lalu datang utusan membawa segepok uang nilainya Miliaran Rupiah untuk mendukung pemenangan Ferizal Ridwan-Nurkhalis,” sebut Buya Feri sembari memperlihatkan foto setumpuk uang pecahan seratus ribu yang diantarkan langsung oleh utusan ke rumahnya.

Diakui Buya Feri, bantuan uang bernilai Miliaran Rupiah yang diberikan pihak donatur tersebut, tidak lepas begitu saja. Artinya, ada konsekwensi-konsekwensi yang harus dipenuhi, jika nanti dinyatakan menang Pilkada.  

“ Jujur, bantuan Milliar Rupiah dari pihak donatur untuk biaya Pilkada tersebut, saya tolak. Karena saya tahu, tidak baik bagi seorang calon pemimpin memanfaatkan bantuan yang nantinya akan mendatangkan kemudharat,” ulas Buya Feri.  

Buya Feri menyebutkan tentang hikayat tentang adab meminta dan menerima bantuan baik dari calon legislatif atau eksekutif.

Menurutnya, meminta dan menerima bantuan dari para calon legislatif/eksekutif, merupakan hal yang lazim terjadi dalam masa kampanye pemilihan umum. Mulai dari individu, kelompok sosial, seperti persatuan ojek, panitia turnamen olah raga, organisasi pemuda, organisasi mahasiswa, sampai kepada kelompok-kelompok agama, pengurus masjid, majlis ta’lim, dan kelompok yasinan ikut meminta dan atau menerima bantuan dari para calon.

Permintaan bantuan dan peneriaman tersebut, ada yang bersifat untuk kepentingan pribadi dan ada juga untuk kepentingan atau kemaslahatan bersama.

Kondisi ini, ujar Buya Feri, mengakibatkan sistem demokrasi tidak sehat, karena tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh para calon, disamping harus membiayai para saksi di TPS, alat peraga kampanye, mereka juga harus menyiapkan dana yang cukup besar untuk diberikan kepada masyarakat  yang mereka kunjungi. Semakin tinggi intensitasnnya turun ke masyarakat, maka akan semakin besar biaya yang mereka keluarkan.

Kemudian subjektifitas masyarakat dalam memilih calon pemimpin. Dalam realitas Pemilu, masyarakat cenderung memilih calon-calon yang memberikkan bantuan, meskipun mereka tidak mengetahui visi misinya serta tidak mengatahui kualitas dan intergritasnya. Akhirnya, bantuan dijadikan satu-satunya standar atau standar utama dalam menentukan pilhan.

Agar Pemilu ke depan semakin baik dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan berintegritas, umat Islam harus memperhatikan aturan-aturan dalam memilih pemimpin termasuk pandangan Islam terkait dengan hukum meminta dan atau menerima bantuan dari calon legislatif dan eksekutif.

Diungkapkan Ferizal Ridwan, Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, menukil pendapat Imam Nawawi yang mengatakan bahwa, ulama sepakat mengatakan bahwa meminta-minta itu dilarang kalau tidak terpaksa/darurat.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, “Demi Zat yang jiwaku dalam genggamannya, sungguh jika salah seorang dari kamu mengambil tali, kemudian ia mencari kayu bakar, lalu ia bawa di punggungnya, itu lebih baik dari pada ia datang kepada seseorang  lalu meinta-minta kepadanya, diberi atau tidak”. (HR Bukhari, No. 1470) dan Sabda Rasulullah Saw, “Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah” (HR Muslim, No. 1033).

Adapun kondisi keterpakasaan atau darurat yang membolehkan seseorang meminta-minta, dalam sabda Rasulullah Saw (HR Muslim, No. 1044) adalah :

Pertamanya, menanggung beban hutang demi mendamaikan dua pihak yang berselisih (di zaman dulu ini biasanya untuk mendamaikan dua suku besar yang sedang bertikai atau berperang). Karena hutang yang ditanggungnya adalah untuk kemaslahatan orang banyak, bukan untuk dirinya pribadi, maka karena hutang itu sangat banyak ia boleh meminta bantuan untuk melunasinya.

Kedua, ditimpa musibah besar yang membinasakan seluruh hartanya, seperti ditimpa bencana gempa, kebakaran, dan sebagainya.

Ketiga, jatuh miskin, tapi dengan syarat mesti dipersaksikan oleh setidaknya tiga dari orang-orang yang di dekatnya bahwa ia benar-benar telah jatuh miskin, agar tidak ada orang yang mengaku-ngaku jatuh miskin. Padahal sesungguhnya, ia masih punya harta.

Dari gambaran di atas, dapat difahami bahwa meminta bantuan kepada calon legislatif/eksekutif bukanlah sesuatu yang dibolehkan karena tidak memenuhi kondisi ketepaksaan atau darurat yang dibolehkan. Larangan meminta ini akan semakin kuat apabila kita memahami hukum menerima dan konsekwensi yang ditimbulkan dari penerimaan tersebut.

Sebuah realitas yang juga sering terjadi adalah bahwa, para calon datang kepada masyarakat dan memberikan bantuan, meskipun masyarakat tidak menyiapkan proposal atau meminta.

Terkait dengan hal  ini, meskipun dalam Islam, hukum ashal menerima bantuan itu adalah boleh (mubah), namun dalam konteks ini menerima bantuan dari para calon legislatif/eksekutif juga diharamkan, karena beberapa alasan :

1. Bantuan yang diberikan calon dalam masa kampanye dapat dikategorikan kepada risywah (sogok) yang jelas-jelas telah diharamkan berdasarkan sabda Rasulullah Saw, “Rasulullah Saw melaknat orang yang memberi sogok dan menerima sogok. (HR Abu Daud, No. 3109).

Buya Feri menyatakan, dalam kasus bantuan yang diberikan para calon kepada masyarakat kuat dugaan bahwa pemberian tersebut dilakukan dalam rangka mempengaruhi pengambilan keputusan masyarakat dalam pemilu. Praktek risywah akan semakin kentara apabila ada perjanjian antara calon dan masyarakat penerima akan memilih calon yang telah memberikan bantuan.

Larangan menerima dari calon, baik yang memiliki perjanjian atau tidak, juga diperkuat dengan dalil saddun li al-zari’ah (menutup pintu kemakshiatan). Sudah menjadi rahasia umum, bahwa di antara faktor penyebab pejabat dilegislatif dan eksekutif melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) adalah karena tingginya biaya yang mereka keluarkan pada saat kampanye, termasuk biaya yang mereka habiskan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat.

Calon yang memiliki kekayaan, akan menggunakan kekayaan pribadinya semaksimal mungkin untuk mendapatkan dukungan. Apalabila mereka berhasil, mereka akan mengembalikan kekayaaannya baik dengan cara yang halal maupun dengan cara yang haram. Bagi mereka yang tidak berhasil akan muncullah kemudharatan bagi keluarga dan karib kerabatnya. Bahkan tidak jarang kita mendengar ada caleg gagal yang stress yang kemudian berujung pada rumah sakit jiwa. Sedangkan bagi calon yang tidak memiliki biaya yang cukup untuk membiayai kampanye mereka akan mencari donatur atau konglomerat yang mau membantunya.

“Dalam dunia politik, tentu bantuan yang diberikan oleh pihak donatur tidak lepas begitu saja, karena dalam politik “tidak ada makan siang gratis”. Akibatnya, apabila mereka terpilih akan terjadilah kolusi dan nepotisme dalam pengambilan kebijakan dan keputusan.” pungkas Buya Feri. (ds)