Terkait Pencairan Bonus Porprov, Pelatih dan Official Pakai Atlet Luar Tak Akan Kebagian

oleh -400 views

Bukittinggi,Dekadepos.com.

Walikota Bukittinggi H.Ramlan Nurmatias dihadapan segenap Pengurus Koni Bukittinggi, Pelatih dan Official Kontingen Kota Bukittinggi ke ajang Porprov ke XV Sumatera Barat di Padang Pariaman di Gedung DPRD,Senin (7/1) menyatakan dengan tegas

“Pemberian bonus kepada para atlit, pelatih dan Official yang menimbulkan ketidak puasan bagi sebagian pelatih dan Official sudah merupakan Kebijaksanaan Pemerintah daerah. Bagi Pelatih ataupun Official yang tidak menerima bonus merupakan sangsi atas per buatannya membawa atlit dari luar kota Bukittinggi”ujarnya.

Penegasan Walikota itu disampaikannya dihadapan Pengurus KONI Bukittinggi ,Pelatih dan Official serta Pengurus Cabor se Kota Bukittinggi di Gedung DPRD Bukittinggi, pada saat DPRD memediasi pertemuan antara Pemko Bukittinggi dengan jajaran Koni Bukittinggi, Pelatih, Official dan cabor untuk mencari solusi personalan Bonus Pelatih dan Official yang tidak diberikan Pemko Bukittinggi.

Seperti yang diberitakan Dekadepos.com sebelum ini, dimana ketika penyerahan Bonus Atlit akhir tahun 2018 yang lalu di kantor Balaikota Bukittinggi menimbulkan riak. Para atlit peraih medali semuanya menerima bonus,termasuk atlit dari luar atau ber KTP Luar Kota Bukittinggi juga diserahkan bonusnya. Namun untuk pelatih dan Official ada yang tidak menerima Bonus, sementara atlitnya meraih medali, ditambah lagi bagi Pelatih dan Official yang menerima Bonus, nilai nominalnya juga berkurang dari tahun tahun sebelumnya.

Dengan Riak yang muncul itu, berkembang menjadi silang pendapat yang harus diluruskan secara bersama. Inisiatif itu diambil unsur Pimpinan dan segenap anggota DPRD Bukittinggi dengan duduk bersama antara jajaran Pemko Bukittinggi, Koni, Pelatih dan Official di ruang Sidang DPRD Bukittinggi,Senin (7/1) kemaren.

Pertemuan duduk bersama itu berlangsung cukup panas dan tegang, karena adanya saling mempertahankan argumentasi dan dokumen yang dimilik,terutama terkait dengan Para atlit yang akan diikutsertakan Porprov dan Bonus atlit, pelatih dan Official.

Sekretaris Koni, Bukittinggi, Hidayat, sekaligus mewakili para pelatih dan official, menyampaikan, Untuk bonus pelatih, kebijakan pemko untuk mengikutsertakan atlit ber-KTP Bukittinggi tidak dilaksanakan secara tertulis dan tidak pernah diterima oleh Koni, namun hanya secara lisan saja dari Walikota. Sementara, dari Koni Sumbar hanya menyatakan yang boleh ikut Porprov, harus ber-KTP Sumbar dan semua yang diutus dari Bukittinggi, lolos dari syarat dan ketentuan dari panitia pelaksana Porprov serta Koni Sumbar, ujarnya.

Dan Ketika walikota Bukittinggi H.Ramlan Nurmatias berbicara, dengan tegas mengatakan, kalau pemerintah daerah tidak mentelorir pemakaian Atlit luar kota Bukittinggi menjadi atlit Porprov Bukittinggi, sebab Pemko Bukittinggi menginginkan pembinaan untuk putra putri kota Bukittinggi berkiprah di Dunia Olahraga melalui anggaran yang dikucurkan. Dan itu sudah saya ingatkan semenjak dua tahun yang lalu,dan di tambah disetiap ada kesempatan selalu saya ingatkan,ujar Walikota Ramlan Nurmatias.

Dan ternyata,masih ada juga yang membawa atlit dari Luar. Karena atlit luar itu meraih medali,maka kepada mereka tetap dibayarkan bonus sesuai besarannya. Namun kepada Pelatih, kita tidak membayarkan Bonusnya dan itu merupakan sangsi untuk pelatih ataupun Official. Sedangkan untuk adanya Bonus Official yang kurang dari yang biasanya, itu diberikan berdasarkan Kemampuan keuangan daerah. Untuk Bonus ini kita anggarkan sebesar Rp.7 Miliar,dan kita tidak mengira akan meraih medali sebanyak ini. ungkap Ramlan Nurmatias sembari mengangkat bukti bukti tertulis tentang Kontingen Bukittinggi ke ajang Porprov Sumatera Barat di Padang Pariaman.

Jadi, semua bonus atlit diberikan tanpa adanya pengecualian atlit asli Bukittinggi ataupun tidak,namun untuk Pelatih memang ada bonus yang tidak diberikan,karena itu merupakan sangsi bagi pelatih yang tetap memakai atlit dari luar, karena telah kita mengigatkannya, sedangkan adanya nilai bonus yang kurang nilainya diserahkan, kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Semua itu dilakukan atas Kebijaksanaan daerah, kata Walikota.

Dampak dari sebuah Kebijaksanaan itu,jelas ada yang puas dan ada yang tidak puas. Untuk itu selaku Walikota Bukittinggi saya minta maaf bagi yang tidak puas atas kebijaksanaan yang diambil Pemerintah daerah itu. Dan melalui forum ini juga selaku Kepala daerah, saya mengucapkan rasa terima kasih kepada semua atlit kota, pelatih dan Official serta Koni Bukittinggi yang telah berjuang untuk Kota Bukittinggi pada Porprov ke XV Sumatera Barat di Padang Pariaman,

Setelah saling mendengarkan penyampaian masing –masing,dan mungkin juga adanya saling memahami, sebab dalam forum itu duduk bersama itu untuk tidak mencari siapa yang salah. Tetapi menjadi ajang untuk saling koreksi diri. maka akhirnya bubar begitu saja, setelah ditutup pertemuan itu oleh Ketua DPRD Bukittinggi Beny Yusrial.

Pada pertemuan itu, hadir, Wakil Walikota H.Irwandi dan jajaran SOPD dilingkungan Pemko Bukittinggi, Unsur Pimpinan dan anggota DPRD Bukittinggi.

Ketua Koni Bukittinggi, Dhipa Arkendi yang ditanya Dekadepos seusai pertemuan,tentang hasil ataupun keputusan yang didapat dari pertemuan itu, hanya mengata kan, kalau KONI hanya sebagai pendamping Pelatih, Official dan Cabor datang ke DPRD, agar dalam pertemuan yang dimediasi DPRD itu tidak menjadi bola panas,kata Dhipa Arkendi menambahkan KONI pada kesempatan itu ingin menanyakan dana Hibah Koni Bukittinggi yang tidak ada untuk tahun 2019 ini.

Ketua DPRD, Beny Yusrial, menjelaskan, keputusan Walikota untuk mengikutsertakan atlet asli Bukittinggi, merupakan usulan dari DPRD juga. Karena memang bebera pa kali paripurna, sejumlah fraksi juga meminta hal tersebut.

“Persoalan ini diharapkan menjadi pelajaran demi kemajuan olahraga di kota Bukittinggi. Secara kelembagaan, kami kecewa karena pada awal keberangkatan semuanya dalam keadaan kondusif, namun setelah pelaksanaan timbul persoalan. Seka rang uang sudah tidak ada lagi dan tidak bisa dianggarkan lagi. Ini sudah kebijakan dari pemerintah daerah dan Untuk pertemuan ini telah kami fasilitasi. Intinya kita bukan men cari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi dijadikaj pelajaran berharga,” tambah Beny Yusrial.( Edis)