Tiga Parpol Ajukan Sengketa Pemilu ke Panwaslu Kab. 50 Kota  

Limapuluh Kota, Dekadepos.com

Pasca Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Limapuluh Kota beberapa waktu lalu, Tiga Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu tahun 2019 melaporkan/mengajukan sengketa Pemilu ke Panwaslu (Bawaslu.red) ke Kabupaten Limapuluh Kota di Jalan Raya Negar Tanjung Pati Kecamatan Harau. Sengketa Pemilu tersebut diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) serta Partai Demokrat.

Bacaan Lainnya

Sengeketa Pemilu tersebut diajukan ketiga Parpol melalui Pengurus Parpol dan ada yang melalui Kuasa Hukum (Partai PPP.red) Rabu 15 Agustus 2018 atau di hari terakahir Parpol mengajukan Permohonan sengeketa Pemilu. Dari pantauan di Kantor Panwaslu pada Rabu sekitar pukul 16.00 Wib dua pengurus Parpol yang mengajukan permohonan sengketa datang nyaris hampir bersamaan. Dari Partai Demokrat, datang langsung Darman Sahladi, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Limapuluh Kota yang juga anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat, bersama Ladi (panggilan Darman Sahladi) juga ikut mendampingi sejumlah pengurus Partai Demokrat.

Menurut mantan Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota itu, permohonan sengketa pemilu yang diajukan Partainya ke Panwaslu terkait dengan tidak dimasukkanya gelar pendidikan Bacaleg Partai Demokrat dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang telah diumumkan KPU, padahal persyaratan tersebut telah dilengkapi baik dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) maupun berkas sebagai syarat calon (Hard Copy).

“ Iya, kita mengajukan permohonan Sengketa Pemilu ke Panwaslu karena gelar pendidikan Bacaleg Partai Demokrat tidak ada yang tertulis dalam DCS yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh KPU. Padahal untuk persyaratan Calon telah kita serahkan ke KPU”. Sebutnya.

Sementara Partai PPP yang juga mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Pemilu tentang penetapan DCS melalui Kuasa Hukumnya, Fauzan Zakir. SH mengatakan bahwa pihaknya mengajukan dua pokok persoalan, pertama adanya Bacaleg PPP atas nama Drh. Harman yang menurut KPU Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga tidak muncul dalam DCS, kedua adanya satu Daerah Pemilihan (Dapil) yang dicoret oleh KPU sehingga Bacaleg PPP tidak bisa ikut Pemilu di Dapil tersebut.

“ Ada Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) PPP yang menurut KPU Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga nama yang bersangkutan tidak muncul dalam DCS, tapi dalam berita acara justru tertulis lengkap dan sah. Sengketa yang kita ajukan (mohonkan) ini untuk dua perkara, yang pertama untuk Bacaleg an. Drh. Hamen yang juga Ketua DPC PPP dan yang kedua untuk seluruh Bacaleg di Dapil II yang gugur atau TMS.” Sebut Fauzan Zakir. SH.

Fauzan Zakir. SH Kuasa Hukum Partai PPP.

Panwaslu Kabupaten Limapuluh Kota melalui Budi Febriandi membenarkan bahwa tiga Parpol mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa Pemilu ke Bawaslu. “ Sampai hari ini atau hari terakhir pengajuan permohonan sengketa Pemilu ke Panwaslu ada tiga Parpol yang datang dan mengajukan permohonan sengketa Pemilu, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) serta Partai Demokrat. Untuk permohonan telah diperiksa namun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Partai Politik. Kita memberikan waktu sejak hari ini kepada Parpol untuk melakukan perbaikan permohonan tersebut.” Ujar Budi. (Edw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *