Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota Kecewa Larangan Meliput dan Meninjau Proyek Monas PDRI

Wendi Chandra, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota.

Limapuluh Kota, Dekadepos.com

Ternyata, tidak hanya wartawan lokal yang bertugas di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota saja yang dilarang meliput dan mengambil gambar pekerjaan proyek monumen nasional (monas) PDRI di Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota.

Namun, pihak kontraktor pelaksana yakni PT. Karya Shinta Manarito, juga sempat melarang wartawan televisi swasta nasional  juga mendapat perlakukan yang sama dilarang untuk meliput pekerjaan proyek Monas PDRI senilai Rp32 Milliar yang didanai Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Direktorat Pelestarian Budaya dan Permuseuman.

Rupanya, tak hanya awak media yang dilarang untuk meliput dan mengambil gambar, namun Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota, Wendri Chandra, juga mengaku sempat dilarang oleh pihak kontraktor ketika dia ingin meninjau dan melihat pekerjaan pembangunan Monas PDRI tersebut.

“ Meskipun saya datang resmi sebagai anggota DPRD Limapuluh Kota mempergunakan mobil dinas DPRD plat merah BA 7 C, saya juga dilarang pihak rekanan untuk meninjau, kecuali kedatangan Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota itu memiliki surat izin dari Menteri,” ungkap Wendri Chandra di ruang kerjanya, Selasa (17/3/2020).

Menurut Wendri Chandra, sebagai wakil rakyat di DPRD Limapuluh Kota dia mengaku kecewa dengan sikap rekanan pelaksana proyek PT. Karya Shinta Manarito, yang melarang awak media untuk meliput perkembangan pekerjaan Monas PDRI tersebut.

“Aneh, kok awak media dilarang meliput. Padahal hak kawan-kawan media untuk menginformasikan kepada publik bagaimana perkembangan pembangunan proyek PDRI tersebut,” ujar Wendri Chandra.

Terkait adanya pelarangan bagi wartawan dan anggota DPRD untuk meliput dan meninjau pekerjaan Monas PDRI tersebut, Wendri Chandra, mengaku akan membawa persoalan itu kepada lembaga DPRD Limapuluh Kota dan akan melaporkan persoalan itu kepada pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan berharap akan datang pihak propinsi untuk meninjau apa yang terjadi dan disembunyikan pihak kontraktor pelaksana yakni PT. Karya Shinta Manarito.

“ Karena proyek Monas PDRI tersebut dibangun di wilayah Kabupaten Limapuluh Kota, tentu sebagai wakil rakyat anggota DPRD Limapuluh Kota berhak tahu bagaimana perkembangan pekerjaan pembangunan Monas PDRI tersebut, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat dan daerah Kabupaten Limapuluh Kota,” sebut Wendri Chandra.

Sebelumnya, anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat, Saparuddin Dt. Bandaro Rajo yang notabene juga putra daerah Kabupaten Limapuluh Kota, mengecam dengan keras sikap rekanan pelaksana proyek PT. Karya Shinta Manarito yang melarang wartawan untuk meliput kegiatan proyek Monas PDRI tersebut.

“Meliput dan kemudian mempublikasikannya secara luas atas sebuah informasi, termasuk proyek pembangunan Monas PDRI adalah tugas pokok wartawan. Lalu, kalau ada pihak rekanan melarang wartawan meliput proyek Monas PDRI, sepertinya tindakan itu pantas dipertanyakan,” ujar mantan Ketua DPRD Limapuluh Kota itu berkomentar.

Menurut Syafaruddin Dt. Badaro Rajo, jika ada suatu pekerjaan proyek menggunakan dana Pemerintah Pusat dikerjakan di daerah, rasanya belum ada larangan dari pihak kementerian manapun terhadap wartawan untuk meliput.

“Kok berani pihak rekanan pelaksana proyek PT. Karya Shinta Manarito menyatakan kepada wartawan yang hendak meliput pekerjaan proyek Monas PDRI, harus izin dari Menteri. Pertanyaannya, Menteri mana yang akan memberikan izin? Saya rasa rekanan PT. Karya Shinta Manarito terlalu mengada-ada,” sindir Syafaruddin Dt. Badaro Rajo.

Ditekan Syafaruddin Dt. Badaro Rajo, karena kebutuhan terhadap sebuah informasi adalah hak masyarakat dan wartawan adalah sebagai profesi penyampai informamsi yang dijamin Undang-undang sekaligus sebagai pelaku sosial kontrol, rasanya agak naif jika rekanan PT. Karya Shinta Manarito melarang wartawan meliput proyek Monas PDRI tersebut.

“ Saya akan sampaikan persoalan ini kepada pihak berkopenten di Propinsi Sumatera Barat, terkait adanya tindakan pelarangan bagi wartawan untuk meliput proyek Monas PDRI ini, “pungkas Syafaruddin Dt. Badaro Rajo. (Edw).