Wako Ramlan Nurmatias Mengaku Prihatin Melihat Kondisi Jembatan Merah

oleh -1.252 views

Bukittinggi.Dekadepos.com.

Jembatan Gantuang atau yang lebih dikenal dengan Jembatan Merah yang melintasi Batang Sianok menghubungi Kota Bukittinggi dengan Koto Gadang, Kab. Agam,sekaligus bagian dari The Greatwall Of Koto Gadang.Kondisinya semakin memprihatinkan.Selain nyaris ambruk,papan lantai jembatan itupun sudah banyak yang lapuk.

Melihat kondisi yang cukup memprihatinkan itu,Walikota Bukittinggi H.Ramlan Nurmatias terpanggil untuk mencari angaran perbaikannya ke Pemerintah Pu sat.Sebab, menurut Walikota H.Ramlan Nurmatias, jembatan merah itu merupakan satu satunya jembatan yang menghubungkan antara Bukittinggi dengan Koto Gadang. Dan lagi jembatan itu juga bagian dari The Greatwall Of Koto Gadang atau Tembok Cinanya Bukittinggi.

“Jadi jembatan itu harus kita perbaiki dan kita pertahankan sebagai jembatan wisata penghubung antara Bukittinggi dan Kota Gadang”,ujar Walikota Ramlan Nurmatias ketika ditanya Wartawan Dekadepos seputar kondisi Jembatan merah itu pa da saat Peringatan hari Bumi Tingkat Sumbar di dasar Ngarai Sianok,Senin (3/12) kemaren.

Kepada Dekadepos,Walikota Ramlan Nurmatias menyebutkan,kalau Ngarai Sianok ini sudah menjadi Geopark nasional,tentunya kita harus siap untuk membenahi Cagar alam ini menjadi sebuah objek yang akan dikunjungi para wisa tawan.Salah satunya pembenahan Jembatan penghubung antara Bukittinggi deng an Koto Gadang.

“Untuk perbaikan jembatan merah itu,saya sudah ajukan anggaran ke Pe merintah Pusat sebesar Rp.3,5 Miliar.Dan mudah mudahan tahun 2019 sudah da pat direalisasikan”,ungkap Ramlan Nurmatias.

Terkait dengan rencana akan membangun Jembatan Kaca seperti yang ada di Negara Cina.Menurut Walikota Ramlan Nurmatias,kita memang menginginkan jembatan kaca itu.Sehingga dengan adanya jembatan Kaca yang melintasi Batang Sianok,tentu akan menambah daya tarik tersendiri untuk Geopark Ngarai Sianok ini.Kata walikota Tamlan Nurmatias menambahkan untuk perencanaan pembangunan jembatan merah itu, kita serahkan kepada SKPD terkait yang ditun juk Pemerintah Pusat.(Edis)