Walikota: Dibayar Pada APBD-P 2019, Kita Jamin Uangnya tak Akan Hilang

oleh -426 views

Bukittinggi, dekadepos.com.

Walikota Bukittinggi H.Ramlan Nurmatias menyatakan untuk 62 Surat Perintah Mencairkan (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai hampir Rp.5 Miliar untuk Rekanan Kontraktor dan Konsultan Pengawas yang bekerja di Bukittinggi “Gagal bayar”. Dijamin uangnya tidak akan hilang, namun secara Prosedur dibayarkan pada Perubahan APBD tahun 2019.

Hal itu dikatakan walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menanggapi Pemberitaan Dekadepos terkait dengan gagalnya Bayarnya 62 SPM dan SP2D di Pemko Bukittinggi.

Walikota Ramlan Nurmatias yang didampingi Kepala Inspektorat Bukittinggi, Amri, menyadari adanya keresahan para Rekanan Kontraktor dan Konsultan Pengawas akan gagal bayarnya SPM dan SP2D itu, karena uang yang gagal dibayarkan itu sangat dibutuhkan untuk membayar hutang hutangnya dalam selama pelaksana pekerjaan. Kata Ramlan Nurmatias.

Namun,yang pasti Pemerintah Daerah tidak ada niat sedikitpun untuk me nyesengsarakan masyarakatnya, termasuk para Rekanan Kontraktor dan Konsultan Pengawas yang telah bekerja untuk kota Bukittinggi. Bahkan saya selaku wali kota telah mengingatkan SOPD terkait berkali kali untuk secepatnya memasukan SPM ke Badan Keuangan dan selanjutnya untuk dikeluarkan SP2D kepada Bank Na gari. Bahkan pada pengujung tahun, saya juga menelpon Kepala Cabang Bank Nagari Bukittinggi, agar dapat dibantu mencairkan SP2D rekanan Kontraktor dan Konsultan Pengawas ini, ungkap Walikota Ramlan Nurmatias.

Kemudian,menurut Walikota Ramlan Nurmatias lagi, dalam berbagai hal uru san, jelas ada administrasi dan Aturannya. Mungkin selama ini Administrasi dan aturan itu bisa saja sedikit diabaikan. Namun, sekarang dengan ketatnya aturan masalah keuangan ini.Tentu tertib adminitrasi dan penegakan aturan sesuai porsinya sangat dibutuhkan. Sehingga dengan tertib Administrasi dan tertib Aturan yang di tegakan itu, berimbas kepada gagal bayarnya 62 SPM dan SP2D yang diperuntukan untuk Rekanan Kontraktor dan Konsultan Pengawas di kota Bukittinggi.

Tetapi, saya selaku Walikota dapat memastikan, uang para rekanan itu tidak akan hilang,namun secara aturan dapat dicairkan pada APBD Perubahan 2019 mendatang. Untuk itu kita juga berharap kepada rekanan dapat memahaminya, harap Walikota Ramlan Nurmatias.

“Apa yang terjadi sekarang ini, jelas sebuah catatan bagi kita dari pemko Bukittinggi, dan catatan itu tentunya menjadi perhatian kita untuk membenahinya, sehingga kedepannya persoalan yang sama tidak akan terulang lagi”, tambah wali kota Ramlan Nurmatias .

Sementara itu, beberapa Rekanan Kontraktor yang dihubungi Dekadepos, memahami apa yang diungkapkan Walikota itu.Tetapi sangat disayangkan, ada diantara rekanan yang sudah mengeluarkan Chek Undur untuk membayar hutang. Apabila Chek itu tidak dibayarkan, tentu mereka akan berhadapan dengan hukum, dan sangsinya masuk penjara. Kita dari Rekanan Kontraktor yang telahbekerja untuk kota Bukittinggi, tentu tidak mau masuk penjara karena APBD yang belum pasti.Ungkap Rekanan itu.

Untuk itu,Para rekanan Kontraktor dan Konsultan Pengawas ini bertekad ber temu Sekda Bukittinggi, Senin (7/1) hari ini, guna meminta kepastian tindak lanjut dari pembicaraan terdahulu secara tertulis .Baik itu surat yang dimasukan ke BPK , maupun Jawaban tertulis BPK. Sebab itu sangat diperlukan untuk bukti kekuatan hukum nantinya, disamping meminta bagaimana caranya, Pemko bisa mencairkan SP2D demi kelangsungan hidup orang banyak yang juga mengharapkan uang hasil kerja tersebut, ujar salah seorang rekanan kontraktor.

Menurut,Rekanan Kontraktor yang SPM nya Gagal Bayar, kondisi ini terjadi ,akibat kurang koordinasinya antara SOPD terkait, serta lalainya staf dari masing masing SOPD dalam melaksanakan tugas. Dan itu sangat kami rasakan, kata Rekanan Kontraktor itu. ”Masa iya hanya kekurangan Stempel ataupun tandatangan, baru diberitahu satu hari atau dua hari setelah itu. Kemudian banyaknya staf di waktu dibutuhkan tandatangannya tidak berada di Kantor,” jelasnya.

Kedepannya, tentu kami juga berharap, apa yang menjadi kelalaian dalam proses pencairan SPM dan SP2D ini, hendaknya menjadi Perhatian pemko Bukittinggi. jangan sampai ada juga staf ataupun pimpinan yang bertanggungjawab dengan SPM dan SP2D ini tidak berada dikantor, harap Rekanan Kontraktor itu lagi.(Edis )