Warga Pertanyakan Proses Ganti Rugi Tanah

oleh -1.588 views
Ganti rugi tanah pembangunan Embung di Kapalo Koto Ampangan, masih diwarnai psotes.

PAYAKUMBUH, (dekadepos.com)

Proyek pembangunan embung senilai Rp 3,4 Milliar di kawasan Kapalo Koto Ampangan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, ternyata masih menyisakan persoalan di tengah masyarakat setempat.

Selain ada warga yang berusaha menghentikan pelaksanaan pekerjaan, karena ganti rugi tanah belum dibayarkan oleh Pemko Payakumbuh atau panitia yang ditunjuk untuk menyelesaikan ganti rugi tanah atas proyek embung tersebut, malah ada pula warga yang terang-terangan mempertanyakan berapa nilai ganti rugi tanah yang sebenarnya.

Pasalnya, ganti rugi tanah yang diberikan Pemko Payakumbuh atau pihak panitia ganti rugi, tidak sesuai dengan harapan masyarakat bahkan ada yang tidak dibayarkan.

“ Sebagai pemilik tanah, Saya  tidak pernah diikutsertakan sejak awal pembahasan ganti rugi tanah terkait proyek embung ini,” ungkap Tafnir (48) salah seorang pemilik tanah kepada awak media.

Sambil menunjukkan tanahnya, Tafnir mengaku bahwa luas tanahnya ada sekitar 3500 meter persegi dan seluruhnya masuk dalam kawasan pembangunan embung . “ Dulu tanah saya itu adalah sawah, luasnya lebih 3500 meter persegi,” ungkap Tafnir.

Lebih jauh dibeberkan wanita paruh baya itu, untuk pengurusan tanah pembangunan embung, panitia pembangunan hanya melibatkan niniak mamak dari pasukuannya. Artinya, sebagai pemilik tanah, dia tidak pernah dilibatkan.

“Yang jelas, seluruh persoalan tanah terutama menyangkut ganti rugi, dibahas bersama niniak mamak lainnya di kantor Balai Adat Kenagarian Aua Kuniang. Sedangkan Saya baru dilibatkan ketika saat proses pencairan. Ketika itu Saya  dimintai tanda tangan persetujuan ganti rugi tanah. Saya tidak diberitahu berapa berapa besaran ganti rugi tanah permeternya. Dan saya sudah tanya kian kemari, tetapi tidak ada yang mau memberi jawaban. Karena tanda tangan itu perintah niniak mamak, akhirnya ganti rugi tanah saya setujui,” ungkap Tafnir.

Tafnir mengaku mulai kecewa, ketika uang ganti rugi tanah sudah masuk ke dalam rekeningnya. Jumlahnya tidak sesuai dengan harapannya.

“Uang masuk ke rekening saat itu Rp196 juta dengan luas tanah 3500 meter persegi. Artinya, satu meter cuma diharga Rp53 ribu. Itu sudah termasuk ganti rugi tanaman lainnya yang ada di sana. Ini wilayah kota, tidak wajar tanah dibayar sebanyak itu. Perkiraan awal, tanah dihargai Rp100 ribu permeternya,”terang Tafnir lagi.

Merasa kecewa terkait ganti rugi tanah itu, akhirnya Tafnir menghadang dan menolak ganti rugi tanah pembangunan tersebut.

Kasus yang sama juga dialami anggota kaum Datuak Bagindo Simano Husnidar dan Nur Akmal, yang juga mengaku pemilik tanah untuk pembangunan embung Kapalo Koto Ampangan.

Saat bercerita kepada awak media di lokasi pembangunan embung, Husnidar mengaku tidak mendapatkan uang ganti rugi sepersen pun dari Pemko Payakumbuh.

“Dari atas tebing sampai ke bawah sana, adalah tanah kami anggota kaum Datuak Bagindo Simano. Semuanya dijadikan untuk pembangunan embung. Tapi sebagai pemilik tanah, kami tidak mendapat ganti rugi,” ungkap Husnidar.

Diakui Husnidar, uang ganti rugi tanahnya tersebut malah diterima oleh orang lain yang mengaku sebagai pemilik tanah. “Uang ganti rugi tanah itu ada sekitar Rp 480juta. Uang ini yang diterima oleh orang yang tidak berhak. Ini yang kami tuntut,” ujar Husnidar.

Tafnir dan Husnidar, dua dari belasan orang lainnya yang tanah mereka dijadikan sebagai lokasi pembangunan embung Kapalo Koto Ampangan. Dari belasan orang tersebut, ada beberapa diantara mereka yang menuntut haknya dan memperkarakan hal tersebut dengan menempuh jalur hukum persoalan ganti rugi tanah yang tak tuntas.

Salah seorang pengacara dalam perkara tersebut, Nedi Rinaldi,SH menilai, banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam proses ganti rugi tanah masyarakat Kapalo Koto Ampangan untuk pembangunan embung.

“Setelah kita pelajari, banyak hal kejanggalan dalam perkara ini. Ada pembayaran ganti rugi yang tidak sesuai nominalnya dan ada malah tidak menerima ganti rugi padahal lahan mereka kena untuk pembangunan embung,”ucap Nedi Rinaldi.

Nedi Rinaldi menilai, ada beberapa oknum yang diduga ikut berperan untuk memuluskan proses ganti rugi hingga berdampak mengecewakan masyarakat setempat. “Ini yang kita dalami dan telusuri lebih jauh. Bukti-bukti sudah kita dapati,”ucap Nedi lagi.

Sementara, Kepala Bagian Pemerintahan Sekdako Payakumbuh, Atur Satria, ketika diwawancarai wartawan mengakui, untuk harga ganti rugi tanah tergantung dari lokasi sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

“Untuk harga tanah, itu dikeluarkan oleh lembaga independen KJPP. Pemda tidak berhak mengeluarkan harga tanah ini apalagi untuk ganti rugi,” ungkap Atur Satria.

Dijelaskannya, proses ganti rugi dimulai oleh OPD bersangkutan, dilanjutkan bentuk panitia kecil serta tim pembebasan lahan. “Ini disosialisasikan oleh tim kecil ke masyarakat dan harus ada kesepakatan dengan masyarakat. Setelah sepakat, turun tim KJPP untuk menetapkan harga dan terjadilah nanti negosiasi dengan masyarakat,” ulas ucap Atur Satria lagi.

Proyek pembanguan embung Kapalo Koto Ampangan bersumber dari dana SBSN 2018 nilai Rp 3,4 Miliar. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Paluh Indah dengan waktu pengerjaan selama 240 hari. Sampai pertengahan Juli ini, progres proyek tersebut masih tahap penggerusan tanah ditebing serta dasar embung.  (edw)